Nasional

Puan: 248 RUU dan Omnibus Law Perlu Kajian Komprehensif

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Sebanyak 248 RUU yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Proglegnas) dan 50 RUU yang menjadi Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2020. Termasuk RUU Omnibus Law, ini perlu kajian yang komprehensif, waktu yang cukup agar berkualitas.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang penutupan tahun sidang 2019/2010 di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Menurut Puan, jumlah tersebut merupakan target yang prestisius dan sekaligus menjadi tantangan bagi kita semua.

“DPR dan Pemerintah, perlu melakukan refocusing prioritas pada daftar Prolegnas tersebut, sehingga diperlukan komitmen semua, antara DPR dan Pemerintah, agar dapat menuntaskan proglegnas,” kata Ketua DPP PDI-P itu.

Karena itu, produk legislasi yang dihasilkan oleh Pembentuk Undang-Undang, agar selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan yuridis, dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis.

Dikatakan, produk legislasi, selain dapat memberikan kepastian hukum, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

“Terkait dengan RUU yang dikategorikan sebagai Omnibus Law, yang merupakan hal baru bagi DPR maupun Pemerintah, diperlukan pembahasan yang komprehensif dan waktu yang cukup sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang solid dan berkualitas,” ujarnya.

Terkait dengan RUU carry over (pengambil-alihan), DPR dan Pemerintah perlu menyamakan persepsi terkait dengan mekanisme carry over dari RUU tersebut dan menetapkan cakupan mana dari RUU itu akan dilanjutkan atau materi apa saja yang perlu dikaji kembali.

Pada masa sidang pertama ini, DPR telah melaksanakan tugas dan fungsi konstitusionalnya, melalui rapat-rapat, kunjungan kerja, dan pertemuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Dalam menunjang pelaksanaan fungsi legislasi, DPR telah menetapkan beberapa Peraturan DPR, yaitu Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, Peraturan DPR tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top