Industri & Perdagangan

Perpres Belum Selesai, Faisol Ingatkan Perlu Hati-Hati PMN Untuk KCIC

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR minta Kementerian BUMN agar hati-hati terkait usulan pemberian PMN untuk PT KAI, terutama yang berkaitan dengan proyek kereta cepat, KCIC. Alasannya perlu dilakukan pembahasan secara mendalam karena ada perbedaan cara pandang. “Skema yang diajukan Pak Menteri itu harus dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu, karena dasar hukumnya dengan Perpres,” kata Ketua Komisi VI DPR Faizol Riza dalam Raker dengan Menteri BUMN, Erick Tohir, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima dari Fraksi PDIP.¬†Oleh karena itu, kata Faisol, kalau memang PMN ini mau disepakati untuk proyek KCIC melalui PT.KAI maka harus diberikan catatan tersendiri. “Sehingga kalau Perpresnya sudah final berjalan, dan keputusan rapat lebih dulu dari Perpres, maka itu tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Pasalnya, lanjut Faisol, Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN akan menggelar rapat lagi minggu depan guna mendalami masalah pemberian PMN ini untuk BUMN terkait. “Jadi Mas Bimo cukup memahami masalah ini, karena 12-13 Juli 2022, kita akan mendalami masalah ini dengan BUMN agar tidak menyalahi konstruksi hukum,” ungkap Politisi PKB lagi.

Disisi lain, lanjut Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Komisi VI DPR perlu mengelaborasi lagi dalam rapat dengan Meneg BUMN lebih tajam. Karena ada PMN yang akan diberikan juga terkait dengan proyek LRT, misalnya PT Adhi Karya dan KAI. “Menurut saya sebaiknya dilakukan rapat bersama terkait pemberian PMN ini, sehingga kita tahu persis kebutuhan dari masing-masing. Begitu juga arah dari pemberian PMN ini kepada masing-masing BUMN. Dua-duanya menurut saya penting untuk disinkronisasi,” imbuhnya.

Menyinggung soal landasan hukum holding BUMN Aviasi, sambung Faisol lagi, sekali lagi perlu diklarifikasi kepada pemerintah karena Perpresnya belum tuntas. Maka keputusan rapat pada 14 Juli 2021 mendatang perlu mendapat catatan, kecuali sebelum rapat tersebut Perpresnya sudah tuntas. “Hal ini penting agar Komisi VI DPR juga diberikan informasi terkait progres Perpres ini, sehingga keputusannya bisa komprehensif dan tidak menyalahi aturan hukum.”

Yang tak kalah penting lagi, kata Legislator dari Dapil Jatim II, perlu pemberian payung perlindungan oleh Kementerian BUMN, karena yang lebih memahami soal teknis pemberian PMN adalah pemerintah sendiri. “Pemberian PMN memerlukan judul yang cukup penting, terutama terkait dengan penyelamatan dari Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengakui Kondisi Wijaya Karya atau WIKA juga dalam tekanan karena adanya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membutuhkan permodalan besar sekali dan saat ini WIKA mengalami penurunan pendapatan. Meskipun saat ini, WIKA masih membukukan keuntungan dari pendapatan.

Lebih jauh kata Tiko-sapaan akrabnya kondisi BUMN karya saat ini cukup memprihatinkan. Hal tersebut karena tekanan keuangan yang dialami BUMN Karya. “Kondisi karya kita ini memang sekarang ini cukup memprihatinkan,” kata Kartika dalam rapat bersama DPR, Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Kondisi tersebut terjadi karena kombinasi dua hal. Pertama, karena pandemi Covid-19 yang kemudian membuat penjualan menurun sangat drastis. “Kedua karena penugasan berat, karena selama ini tidak didukung dengan PMN yang memadai,” katanya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top