Uncategorized

Perlu UU tentang Pertanggungjawaban Hubungan Daerah dengan DPD

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Perlu dirumuskan kembali hubungan antara DPD dengan daerah. Karena hingga saat ini belum jelas bagaimana hubungan yang dimaksudkan.

“Jadi ini bukan masalah hubungan pusat dan daerah tetapi khusus DPD dengan daerah itu,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda dalam diskusi bertema ‘DPD RI dan Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI’ bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menurut Juanda, DPD ini harus konkret hubungannya dengan daerah. Pasalnya, yang dimaksud daerah itu, pemerintah daerah atau masyarakat daerah. Alasannya, ketika bicara masalah pemerintah daerah di tentu di situ ada unsur-unsur politik.

“Karena kepala daerah ini adalah rata-rata kecuali ada satu, dua daerah memang dari independen, tapi rata-rata dari partai politik,” tambahnya.

Hingga saat ini, kata Juanda, belum ada regulasi yang mengatur hubungan tersebut. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu memberikan pertanggungjawaban kepada DPD.

Begitu sebaliknya, DPD juga tidak ada pertanggungjawaban dengan pemerintah daerah. Jadi akibatnya tidak ada aturan yang jelas hubungan antara DPD dengan pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menjelaskan upaya penguatan peran DPD untuk kepentingan daerah masih terbentur oleh kewenangan DPD yang lemah. “Kewenangannya masih sangat jauh untuk mau balance, kira kira begitu,” ujarnya.

Sehingga tidak keliru, apabila DPD menghendaki ada fungsi penguatan kelembagaan melalui amandemen kelima. “Saat ini ada ruang, ada keinginan untuk mengamandemen lagi UUD ’45 yang agendanya GBHN,” kata Nono.

Nono berharap apa yang telah direkomendasikan MPR pada periode 2014-2019 lalu yang berisi 7 rekomendasi tidak hanya mengamandemen untuk dihidupkannya kembali GBHN. “Karena intinya adalah pertama adalah GBHN dan yang kedua penguatan, penyempurnaan kewenangan DPD dan kehakiman. Nah di situ ada ruang untuk itu,” tegas Nono.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, DJafar Al Katiri mengakui keberadaan otonomi daerah merupakan implementasi dari salah satu penataan daerah memang harus dievaluasi.

“Karena lebih dari 50% DOB (Daerah Otonom Baru) ini mengalami kegagalan sehingga betapa banyak anggaran yang besar sekali dihabiskan,” ujar senator dari Sulawesi Utara ini.

Pada dasarnya, peran utama dari DPD berkaitan dengan pelaksaan otonomi daerah adalah dapat memastikan dan mengawal keselarasan antara fungsi desentralisasi yaitu arah dari pusat ke daerah dan fungsi representasi yaitu arah daerah ke pusat.

“Fungsi DPD sesungguhnya menjaga keseimbangan dua arah ini. Dan DPD harus lebih fokus pada ada fungsi representasi, yaitu aspirasi yang bisa diwujudkan dalam kebijakan nasional,” tegasnya.

Djafar sependapat perlunya formulasi-formulasi baru dalam pelaksanaan otsus maupun otda agar hubungan antara DPD di pusat dengan daerah betul-betul saling membutuhkan.

“Kemudian ada solusi bagi daerah sebagai subjek yuridiksi bagi pelaksanaan penerimaan dan pelaksanaan otonomi daerah pemekaran,” tandasnya.(arto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top