JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketertinggalan SDM wanita berperan dalam parlemen menjadi bahasan pada negara-negara dunia ketiga, seperti Afrika, Asia Tengah hingga Asia Timur Tengah. Karena memang permasalahannya bukan terletak pada persentase keterwakilan, namun pada kemampuan wanita dalam mengakses lembaga.
“Saya pikir yang penting aksesnya, ketika suatu lembaga politik memberikan akses yang cukup kepada wanita, maka dia akan siap untuk bertarung di situ,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir usai mengikuti Roundtable Discussion dengan tema “Generating Commitments To Build Forward”, secara hybrid di Tangerang, Banten, Rabu (9/6/2021).
Politisi PAN ini menambahkan banyak yang sudah dilakukan dewasa ini, khususnya wanita-wanita di parlemen itu telah menyatukan pendapat bahwa tidak ada persoalan yang harus dikotak-kotakan antara kesempatan laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan kemajuan.
“Maka dari itu saya sampaikan, sebetulnya yang kita permasalahkan bukan 20 persen atau 30 persen atau 50 persen (keterlibatan perempuan di parlemen), kita ingin betul-betul orang yang terpilih itu yang mempunyai kemampuan, terserah perempuan atau laki-laki,” ujarnya.
Namun demikian, Hafisz mengakui wanita mempunyai beberapa keterbatasan fisik, sehingga dalam segala hal akan sulit juga akan mengalahkan kaum adam yang fisiknya memang lebih kuat. Hanya, keduanya memiliki kesamaan dari sisi kemampuan berfikir ataupun sisi emosional. “Maka dari itu, pendidikan lah pintu masuknya. Saya sampaikan bahwa dengan pendidikan kita bisa melihat bahwa kemampuan-kemampuan ini akan diuji di parlemen,” terangnya.
Dengan pendidikan itu, lanjut Hafsz, maka akan terlihat bagaimana kompetensi wanita tersebut ketika mewakili rakyatnya untuk menjadi Legislator. “Apakah dia kompenten, dia menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga parlemen dunia. Jangan sampai salah arah bahwa seolah-olah emansipasi ini hanya memberikan kesempatan wanita sebesar-besarnya untuk menjadi karier politik, bukan begitu,” ujar Hafisz.
Hafisz menekankan akses pendidikan yang diberikan kepada perempuan itu harus sama dengan laki laki, alias tidak boleh dibedakan, termasuk juga kesempatan untuk menikmati posisi-posisi tertentu. “Maka dari itu, dalam sisi apapun saya kira dominasi laki-laki itu dia akan lebih determinasi dalam sisi fisiknya, tetapi untuk yang lain-lain kami sepakat semua akses itu harus sama,” tandas legislator dapil Sumatera Selatan I itu.
