JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM. – Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini menegaskan bahwa pasar modal adalah koneksi modal keuangan terutama dengan pasar keuangan global. Ia seperti bendungan, begitu juga dengan APBN dan Dana Pensiun, maka pasar modal juga sebuah bendungan yang amat besar yang bisa mengairi banyak bisnis.
Pengalaman di lapangan masa lalu, terutama yang dialami oleh First Media yang mendapat lisensi dari Harmoko, Menteri keuangan era orde baru, yang memberikan lisensi itu kepada Peter Gontha lalu diberi James Riadi kemudian masuk ke pasar modal mengairi bisnis itu, dengan membuat jalur-jalur network kabel ke seluruh Indonesia dan punya jutaan klien internet, sebagai jaringan internet kabel yang pertama di Indonesia.
Saat ini pasar modal sesuatu yang sangat regulated dan paling sensitive di gerbang depan ekonomi. Seperti kerang hijau yang menyerap polusi di laut, menandakan lingkungannya sedang sakit.. “Dalam kaitan pasar modal Indonesia terutama setelah momen SMCI, mengisyaratkan bahwa pasar modal kita sakit. Dan kemudian presiden Prabowo memberikan hukuman kepada otoritas pasar modal yang tidak sensitif,” tegas Didik J Rachbini.
Hal itu disampaikan Didik J. Rachbini dalam diskusi publik “Stanley Morgan MSCI Di Pasar Modal dan Moody’s” bersama Wijayanto Samirin (Ekonom Universitas Paramadina), Primus Dorimulu (CEO Investortrust), dan moderator M. Rosyid Jazuli (Dosen Prodi Magister Manajemen) di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Stanley Morgan itu, diakui atau tidak, memang merupakan pintu gerbang dari pasar modal internasional. Karenanya pasar modal harus punya lingkungannya yang sehat. “Banyak Perusahaan Indonesia terutam start-up yang mulanya tidak punya akhirnya mendapatkan kucuran modal dari pasar modal. Seperti yang dialami oleh Gojek,” jelas Didik.
Kasus pasar modal baru-baru ini kata Didik, problemnya ada di tata Kelola. Lalu market deepening, dan penguatan investor domestic termasuk peranan asuransi dana pensiun, dan lain-lain. Faktor paling penting yang harus disadari adalah pasar modal itu sesuatu yang sangat sensitif terutama hubungannya dengan stabilitas makro. “Jika pengelolaan APBN kita nampak tidak kredible, maka pasar akan lari,” jelas Didik.
Beda dengan dunia industri. Riset di Cikarang menjelaskan ketika ada gejolak politik investor Jepang ditanya soal itu, utamanya hambatan berbisnis di Indonesia maka jawaban usahawan Jepang saa itu adalah soal Listrik. “Investor USA dan Eropa lebih mementingkan stabilitas politik dan regulasi,” pungkasnya.
Wijayanto Samirin menilai
rilis Stanley Morgan soal pasar modal Indonesia, kebetulan hadir pada waktu yang tidak tepat. Ia datang ketika portofolio investasi di Indonesia negative pada 2025 – kwartal 3 2026 minus 14 miliar USD. Sesuatu yang tidak pernah terjadi karena biasanya selalu positif.
“Rilis SMCI itu menyebabkan dana asing yang akan masuk menjadi ragu-ragu sementara dari dalam negeri, outflow semakin semangat untuk lari ke luar,” ungkapnya.
Dikatakan, keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari soalan yang lebih besar di bawahnya. Harus diingat bahwa pasar modal merupakan standar regulasi dan implementasi yang paling tinggi dibanding sektor lain.
Ketika sektor pasar modal bermasalah lanjut Wijayanto, maka hampir bisa dipastikan bahwa sektor lain lebih bermasalah. Celakanya, pasar modal Indonesia memiliki regulasi, tapi pelanggaran yang terjadi penegakan hukumnya masih tanda tanya besar.
Menurut dia, Moody’s menurunkan outlook rating pasar modal Indonesia pada (05/02) akibat adanya sovereign selling. Ketika rating sovereign turun, maka seluruh financial asset termasuk saham korporasi di Indonesia juga turun, karena tidak mungkin rating Perusahaan tidak mungkin lebih tinggi dari rating Negara. Berikutnya ranking corruption index Indonesia juga turun dari 37 menjadi 34.
Fokus Moody’s memang pada predictability kebijakan yang buruk. Lalu tata Kelola government yang buruk, dan risiko fiscal dan deficit APBN yang tinggi. “Focus moody’s dan SMCI sebenarnya sudah dinarasikan pada 2-3 tahun lalu tapi sayang tidak mendapat respon cukup dari pemerintah.
Pembelajarannya adalah, hendaknya sebelum diingatkan oleh Lembaga asing maka ada baiknya mendengar para ekonom kita yang sejak jauh hari sudah menyampaikan pandangannya,” tutur Wijayanto.
Sementara itu menurut Primus Dorimulu, secara umum kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo sudah on the track. Prospeknya cukup bagus. Base in PDB Kwartal IV 2025 mencapai 5,11 %. Pada akhirnya meningkat 5,39% secara tahunan (yoy) pada kuartal IV 2025 (KW IV).
“Masuknya Purbaya sebagai Menteri Keuangan cukup memberi perbedaan. Purbaya mencermati 10 tahun Jokowi di mana dana pihak ke 3 sempat tumbuh 12-13% tapi kredit tumbuh di bawah 8%. Dan kemudian Purbaya menginjeksi bank dengan dana ketika menyadari kredit bank sedang berhadapan dengan daya beli Masyarakat. Injeksi dana ke perbankan cukup memberikan dampak positif,” ungkapnya.
Wijayanto menegaskan bahwa
langkah pemerintah dalam menghadapi krisis pasar modal tempo hari adalah dengan Pertama, Free float, minimum kepemilikan saham dinaikkan ke 15%, Kedua, Transparansi UBO: Memperjelas Ultimate Beneficial Ownership untuk mencegah manipulasi. Iltimate beneficial ownership, pemegang saham dipaksa muncul nama pemilik sebenarnya.
Ketiga, Penegakan Hukum: Tindakan tegas terhadap manipulasi pasar dan peningkatan pengawasan. Keempat, Demutualisasi BEI: Reformasi struktural bursa untuk memperkuat independensi dan tata kelola. Kelima, Revisi Aturan Investasi: Penyesuaian limit investasi asuransi/dana pensiun di pasar saham.
Keenam, Transparansi Data
KSEI: Penerbitan data kepemilikan saham yang lebih detai,
Ketujuh, Tata Kelola Emiten: Penguatan aturan dan pendidikan bagi direksi/komisaris. Kedelapan, Sinergi Kelembagaan: Koordinasi pemerintah, OJK, dan SRO untuk deregulasi dan stabilitas. Reformasi ini bertujuan merespons evaluasi MSCI dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Penulis: M Arpas
Editor: Kamsari
