JAKARTA – Pansus RUU Pemilu akhirnya memperpanjang pembahasan lima isu krusial karena belum mencapai kesepakatan. Pansus sepakat untuk melakukan lobi-lobi lintas fraksi hingga pekan depan guna mencapai titik temu dengan cara musyawarah mufakat.
“Pansus sepakat mulai Rabu malam ini sampai dengan Senin (19/6/2017) minggu depan, proses pembicaraan lintas fraksi terus dilanjutkan sampai menemukan titik temu,” demikian diungkapkan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy seusai Rapat Pansus bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berserta jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (14/6/2017) malam.
Menurut politisi PKB itu, titik temu yang dimaksud bisa berupa kesepakatan satu paket yang disepakati bersama berdasarkan musyawarah mufakat dalam Pansus, atau dari enam paket yang sudah diinvetarisir akan dikerucutkan menjadi tiga atau dua paket untuk diserahkan ke forum voting di Rapat Paripurna DPR.
“Kalau ternyata dari enam paket tidak bisa dikerucutkan menjadi tiga paket, maka kita anggap sistem paket tidak bisa diterapkan. Maka, lima isu krusial akan tetap diajukan ke paripurna dan divoting per item. Peluang dari kemungkinan tersebut kata Lukman Edy, sama-sama besar tergantung dari lobi-lobi lintas fraksi hingga Senin depan,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah pansus yang komitmen untuk memutuskan permasalahan lima isu krusial dengan musyawarah mufakat. Menurut Tjahjo, kelima isu krusial menyangkut strategi dan konsistensi partai, sehingga akan berpengaruh pada program dan strategi untuk persiapan pileg dan pilpres mendatang. “Maka dari itu pemerintah dan pansus sepakat untuk menambah hari lobi antar pimpinan fraksi maupun parpol,” ungkap politisi PDIP itu.
Sementara itu ke enam paket lima isu krusial yang sudah mengerucut dan akan diambil keputusannya yakni:
Paket A,
Presidential Threshold 20-25 persen, Parliamentary Threshold 5 persen, Alokasi Kursi per Dapil 3-8, Sistem Pemilu Terbuka Terbatas, Metode konversi suara Saint Lague Murni
Paket B,
Presidential Threshold 20-25 persen, Parliamentary Threshold 5 persen, Alokasi Kursi per Dapil 3-10, Sistem Pemilu Terbuka, Metode konversi suara Kuota Hare
Paket C,
Presidential Threshold 0 persen, Parliamentary Threshold 4 persen, Alokasi Kursi per Dapil 3-10, Sistem Pemilu Terbuka, Metode konversi suara Kuota Hare
Paket D,
Presidential Threshold 10-15 persen, Parliamentary Threshold 4 persen, Alokasi Kursi per Dapil 3-10, Sistem Pemilu Terbuka, Metode konversi suara Saint Lague Murni
Paket E,
Presidential Threshold 10-15 persen, Parliamentary Threshold 4 persen, Alokasi Kursi per Dapil 3-10, Sistem Pemilu Terbuka, Metode konversi suara Kuota Hare
Paket F,
Presidential Threshold 10-15 persen, Parliamentary Threshold 5 persen, Alokasi Kursi per Dapil 3-8, Sistem Pemilu Terbuka, Metode konversi suara Saint Lague Murni.
