Perbankan

Panja Tolak Penyelesaian Jiwasraya Gunakan APBN

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Panja Jiwasraya mengingatkan pemerintah agar opsi penyelesaian terhadap para nasabah Jiwasraya lebih mengutamakan bisnis ketimbang bail out. Hal ini mengingat rasa keadilan masyarakat dan tak ingin mencontoh kasus Bank Century.

“Kita hanya mewanti-wanti agar opsi itu pada prinsipnya tidak membebani APBN dan kita sarankan ada opsi lain dengan skema B to B (business to business), itu yang kita tekankan,” kata anggota Panja Jiwasraya Mukhtarudin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/2/2020).

Namun kata Anggota Komisi VI DPR, Panja Jiwasraya hingga saat ini belum menerima opsi final yang diajukan kementerian BUMN saat rapat tertutup beberapa waktu lalu. “Nah pada saat itu pemerintah mengajukan dua opsi, opsi A-B. Dari dua opsi yang diajukan itu, kita (DPR) belum bisa menerima dua opsi itu,” tuturnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini mengaku Panja mengembalikan kepada pemerintah soal opsi yang akan dipilih. “Kita kembalikan lagi opsi-opsi itu untuk dikoordinasikan lebih rinci lagi di internal pemerintah. Jadi kalau soal restu DPR, kita sifatnya menunggu opsi final dari Kementerian BUMN,” ungkapnya.

Kendati demikian, lanjut Mukhtarudin, dari dua opsi yang diajukan Kemenenterian BUMN, Panja Jiwasraya melihat skema dua opsi tersebut cukup solutif. Namun perlu diperdalam dan diperjelas soal kuantitatifnya terutama terkait sumber pembiayaannya.
“Dua opsi itu rasional dan menurut pandangan kita tidak melanggar UU Asuransi,” ucapnya.

Namun demikian, lanjut Mukhtarudin, pemerintah dan DPR dalam konteks ini sama-sama punya keinginan untuk secepatnya mengganti segala kerugian yang dialami para nasabah Jiwasraya.

“Pemerintah dan DPR dalam persoalan ini berada pada spirit yang sama yaitu berusaha semaksimal mungkin memenuhi tanggung jawab terhadap para nasabah, baik yang lima juta nasabah biasa, maupun yang 17 ribuan nasabah JS Saving Plan. Ini yang akan jadi skala prioritas kita bersama,” tambahnya.

Mukhtarudin berharap agar opsi-opsi yang diajukan pemerintah ke DPR secepatnya bisa dibahas kembali.
“Panja Jiwasraya sudah kasih limit waktu. Paling lama pertengahan Maret sudah ada opsi final dari Pemerintah (KemenBUMN), karena di akhir Maret kan sudah harus memenuhi kewajiban mengganti kerugian nasabah Jiwasraya dan itu kan sesuai janji KemenBUMN, dalam RDP dengan Panja Jiwasraya,” tegasnya.

Yang jelas, kata dia, jika mengacu pada aturan yang ada, beban tanggung jawab itu semuanya ada pada pemerintah sebagai pemegang saham pengendali.

Untuk diketahui, ungkapnya, berdasarkan bunyi Pasal 15 UU No 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian menegaskan bahwa PSP (Pemegang Saham Pengendali) bertanggung jawab jika perusahaan asuransi mengalami kerugian. Pada jiwasraya pemegang saham pengendalinya adalah pemerintah.

“Oleh karena itu maka pemerintah yang harus bertanggung jawab. Saat ini (pemerintah-meneg BUMN) dan DPR (panja VI dan XI), sedang dalam proses membahas opsi yang tidak membebani keuangan negara,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah menjanjikan pembayaran klaim jatuh tempo mulai akhir Maret 2020.

Namun demikian, realisasi janji tersebut belum bisa dilaksanakan karena harus menuggu persetujuan (restu) dari DPR dalam hal ini Panja Jiwasraya (Komisi VI dan XI khususnya).

“Belum disetujui (DPR), jadi belum bisa bicara detilnya. Tapi Maret 2020 kami akan melakukan pencicilan secara bertahap ke polis asuransi tradisional,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (07/02/2020).


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top