Market

Panja Jiwasraya Baru Susun Skala Prioritas

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan rapat Panja Jiwasraya baru sebatas menyusun agenda saja. Belum ada lembaga yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPR.

“Belum-belum ada, kita baru menyusun skala prioritas dulu dan sekaligus schedul untuk menentukan daftar lembaga yang akan diundang,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Menurut Martin, penyusunan jadwal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam rapat kerja nanti. “Jadi ini masih diinventarisir dulu lembaga-lembaga mana yang terkait dengan. Ini masih rapat internal dulu, sifatnya tertutup,” tambahya.

Martin belum bisa memastikan kapan rapat Panja Jiwasraya ini dimulai. “Belum tahu, tunggu keputusan rapat dulu deh,” imbuh Politisi Partai Nasdem.

Sementara itu, anggota komisi VI DPR Mukhtarudin menegaskan pembentukan Panja Jiwasraya tampaknya menjadi prioritas ketimbang Pansus. Alasannya, proses pengungkapan skandal korupsi Jiwasraya melalui Pansus terlalu rumit dan melelahkan. “Kami yakin dengan panja juga akan angkat semua persoalan di Jiwasraya,” katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Selain itu, menurutnya lagi, proses penyelesaian skandal Jiwasraya akan memakan waktu lama jika menggunakan pansus. “Proses penyelesaian melalui pansus akan panjang,” ucapnya.

Mukhtarudin menegaskan Panja juga nantinya akan mendorong adanya penyehatan persereoan sehingga ada solusi lebih flexible. “Sekali lagi kenapa kami gunakan panja, ya ini persoalan mesti cepat mendapat penanganan cepat ibaratnya Intensif Care Unit (ICU),” imbuhnya.

Lebih jauh kata Mukhtarudin, membentuk panja ketimbang pansus karena ada skala prioritas yang mesti diselesaikan secara cepat. “Pertama soal kerugian yang dialami para nasabah dan itu juga selaras dengan concern Presiden agar memberi perhatian penyelesaian soal nasabah,” ujarnya.

Disamping itu, lanjutnya, pertimbangan membentuk panja ketimbang pansus karena kasus Jiwasraya dari aspek penanganan hukumnya juga tengah ditangani aparat penegak hukum. “Proses hukum sudah berjalan (ditangani kejagung),” ungkapnya.

Ketiga, menurutnya, skenario-skenario penyelamatan sudah disampaikan pemerintah.
“Ada keseriusan pemerintah dalam hal itu jadi tidak perlu saya kira dibentuk pansus,” tandasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top