Nasional

MPR Minta Kemenhub Sosialisasikan Transportasi New Normal

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Terkait Peraturan Menteri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 adalah kapasitas angkutan baik darat, laut, udara maupun kereta api tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) minta hal itu disosialiasikan dengan pemerintah daerah.

“Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah secara bersama harus menjelaskan aturan bertransportasi yang baik di masa transisi menuju new normal itu. Karena hal itu dibutuhkan kesadaran masyarakat pengguna untuk tetap selamat dari Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, dan pemerintah bertanggung jawab agar perekonomian tetap berjalan,” tegas Bamsoet, Rabu (10/6/2020).

Untuk itu lanjut Bamsoet, meski regulasinya memberikan kelonggaran tetap harus memperhatikan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi yang mengacu pada protokol kesehatan.

“Petugas tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap masyarakat pengguna transportasi umum yang masih diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan lain yang berlaku, baik di terminal dan stasiun sampai didalam transportasinya sendiri,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, Kemenhub dengan pemerintah daerah dan Kepolisian harus menyosialisasikan sanksi-sanksi. Baik yang dikenakan kepada masyarakat pengguna maupun sanksi untuk operator transportasi dan pengelola perusahaan angkutan jika terjadi pelanggaran. “Mulai dari sanksi peringatan denda sampai dengan pencabutan izin usaha,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah perlu terus memonitor dan mengendalikan kepadatan antrean penumpang pada moda angkutan umum seperti KRL, MRT, LRT, bus Trans-Jakarta serta stasiun-stasiun saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi sekarang ini.

“Pemerintah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerjasama dengan operator dan pengusaha angkutan umum untuk secara konsekuen melaksanakan ketentuan jarak antrian yang sudah ditetapkan, guna mengendalikan kepadatan penumpang dan mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19,” tambahnya.

“Jadi, pemerintah harus terus memastikan dengan baik kesiapan, kapasitas petugas, pelayanan serta fasilitas protokol kesehatan pendukung lainnya di setiap sarana/prasarana transportasi umum sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna transportasi umum,” jelas Bamsoet.

MPR juga mendukung pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara operasional transportasi umum jika terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 akibat kepadatan atau antrean penumpang pada moda angkutan umum tersebut.

“Mengimbau masyarakat pengguna transportasi umum untuk tetap mengantisipasi penularan Covid-19 selama beraktivitas dengan disiplin mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top