Nasional

DPD Tolak Pilkada Serentak Desember 2020

DPD Tolak Pilkada Serentak Desember 2020

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – “Salus populi supreme lex esto” yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi suatu negara. Demikian alasan Komite I DPD RI bahwa perkembangan covid-19 yang masih tinggi ini tidak memungkinkan digelar pilkada serentak 9 Desember 2020.

“Pilkada yang semula akan digelar pada September 2020, lalu pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 untuk menggeser pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 dengan sejumlah cacatan. Tapi, kondisi covid-19 tak memungkinkan. Demi keselamatan rakyat, DPD menolak,” demikian Ketua Komite I DPD RI Teras Narang, Rabu (10/6/2020).

Apalagi lanjut Teras, WHO telah menyatakan Covid19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Pemerintah pun telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres No. 12 Tahun 2020, dan sampai saat ini status tersebut masih berlaku.

Pandemi Covid-19 juga telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. “Jadi, Pilkada Serentak yang melibatkan 270 daerah dan jumlah pemilih sekitar 105 juta orang tentu sangat rentan keselamatan pemilih dan penyelenggara Pilkada,” kata senator dari Kalimantan Tengah itu.

Terkait anggaran menurut Teras, Pilkada tahun 2020 telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp9.9 triliun, tentu kata Teras, akan sangat bermanfaat bagi daerah jika dana itu dapat digunakan untuk penanganan covid-19 bagi masyarakat daerah.

Sehingga pengajuan tambahan anggaran pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini pasti akan memberatkan keuangan negara; Belum lagi penambahan anggaran yang dibutuhkan oleh 270 daerah untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkada dengan Protokol Covid-19 tersebut.

“Bagi DPD tahapan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi corona dikhawatirkan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat,” jelas Teras.

Karena itu, mantan Gubernur Kaltemg dua periode itu meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada Serentak minimal satu tahun dari jadwal sebelumnya. “Semua pihak harus memperhatikan doktrin universal, “Salus populi supreme lex esto” bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top