JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam (SDA) strategis tidak hanya berorientasi pada pengelolaan devisa dan optimalisasi penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi nasional.
“Pemerintah perlu menjadikan DSI sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” tegas Evita dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (17/6/2026).
Sebagaimana diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas SDA strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy), dengan menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, sebelum diberlakukan penuh pada 1 Januari 2027.
Pemerintah menyatakan kebijakan itu bertujuan memperbaiki tata kelola devisa, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Dalam skema tersebut, PT DSI berperan sebagai perantara tunggal untuk meningkatkan transparansi harga dan mencegah praktik under invoicing.
Namun demikian, Evita menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut juga mampu mendorong transformasi struktur ekonomi nasional melalui penguatan sektor hilir. Menurutnya, pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam antara kebutuhan industri dalam negeri dan kebutuhan ekspor.
“Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” tegasnya.
Legislator Fraksi PDIP itu juga meminta pemerintah menjelaskan secara rinci keterkaitan kebijakan ekspor satu pintu dengan pengembangan industri pengolahan di dalam negeri, terutama pada sektor batu bara dan ferro alloy.
Ia menilai kepastian pasokan bahan baku menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah. “Termasuk penyediaan bahan baku untuk kawasan industri strategis dan proyek hilirisasi nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Evita menekankan bahwa kebutuhan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri harus menjadi prioritas sebelum komoditas diekspor ke pasar internasional. “Pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan/pemurnian (smelter dan industri turunan) dalam negeri dengan harga yang kompetitif sebelum diekspor,” pungkassnya.
Penulis: M Arpas
Editor: Kamsari
