JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Fraksi PKS menilai pemerintah telah gagal mengendalikan harga minyak goreng (migor), bahkan tidak mampu menjamin dan menstabilkan pasokan. Karena itu perlu ditelusuri lebih dalam, apa saja penyebabnya. “Untuk itu, kami mengusulkan hak angket DPR RI tentang kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng serta mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus),” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaeni yang didampingi Anggota Fraksi PKS lainnya, yakni Andi Akmal Fasludin, Ekky Awal Muharam, Anisbyarwati, dan Junaidi Auly di ruang Fraksi PKS, Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Lebih jauh Jazuli mengaku pihaknya secepatnya akan mengirim surat kepada pimpinan DPR guna menyerahkan usulan hak angket tersebut. “Jadi sengaja kami menempuh langkah politik yang sesuai dengan konstitusi,” ucapnya.
Ditanya soal target Hak angket dan Pansus kemungkinan rekomendasi pada reshufle khususnya Mendag, Jazuli tidak menjawab secara tegas. “Kita tidak boleh berasumsi, jalan dulu saja hak angket ini,” tegasnya.
Dikatakan Jazuli, Fraksi PKS mengajak fraksi lainnya untuk ikut merasakan penderitaan rakyat. Apalagi akibat dari antrean minyak goreng tersebut, bahkan telah menyebabkan korban jiwa. “Usulan hak angket dan pansus ini sebagai bentuk tanggungjawab PKS kepada rakyat. Jangan biarkan rakyat sendiri, karena itu kelangkaan minyak goreng tak boleh didiamkan,” terangnya.
Menurutnya, kelangkaan minyak goreng tidak terlepas dari dugaan praktik mafia sehingga menyebabkan antrean minyak goreng dimana-mana. Negara tidak boleh kalah dari para mafia tersebut dan tidak hanya sekedar membicarakan mafia, tapi mencari siapa mafia tersebut, katanya.
“Jangan hanya sekedar bicara mafia minyak goreng, tapi cari siapa mafianya. Pemerintah jangan sampai tidak berdaya menghadapi mereka,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah partai politik terlibat dalam praktik mafia minyak goreng, Jazuli mengatakan yang pasti PKS tidak terlibat. Karena itulah PKS akan turut menyelidikinya.
Sementara itu, Akmal Pasludin mengatakan bahwa selain mengusulkan pebentukan Pansus, Fraksi PKS juga akan membentuk Tim Investigasi Kelangkaan dan Kemahalan Minyak Goreng guna menyelidiki dan mengurai permasalahan kelangkaan komoditas tersebut dari mulai hulu hingga hilir.
Pada bagian lain, Fraksi PKS melihat ada indikasi pelanggaran sejumlah undang-undang dalam kisruh minyak goreng dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. “Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran undang-undang atas kisruh minyak goreng antara lain sejumlah pasal terkait perdagangan,” pungkasnya. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
