Nasional

Kewenangan Pengadilan, Penetapan Tragedi Semanggi Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pernyataan Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin bahwa Tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat berbuntut panjang. Pasalnya pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyimpulkan bahwa peristiwa berdarah di tahun 1998 itu adalah pelanggaran HAM berat.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry meluruskan bahwa apabila Jaksa Agung merujuk pada hasil rapat paripurna DPR RI hal itu memang keputusan politik yang secara konstisional tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan sebuah peristiwa masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat atau bukan.

Oleh karena itu, Komisi Hukum DPR menyerahkan kepada lembaga yudikatif atau pengadilan sesuai kewenangannya untuk menentukan apakah Tragedi Semanggi sebagai pelanggaran HAM berat agau bukan.

“Terkait Tragedi Semanggi, perlu saya tegaskan bahwa sebagai negara hukum, yang berhak menentukan sebuah kasus merupakan sebuah kejahatan atau bukan adalah lembaga yudikatif,” ucap Herman Herry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Menurutnya, DPR sebagai lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal tersebut. Tapi sebagai lembaga politik, legislatif dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terkait hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat.

“Statement JA tersebut merujuk kepada rekomendasi Pansus DPR pada tahun 2001. Keputusan politik oleh DPR pada periode tersebut bukan merupakan keputusan hukum seperti kewenangan yang dimiliki yudikatif,” ujarnya.

Seperti contoh, sebut Politisi PDI Perjuangan ini pada tahun 2005 Komisi III juga pernah merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI agar kasus Trisakti Semanggi I dan II dibuka kembali. Jadi, rekomendasi DPR itu merupakan keputusan politik bukan merupakan keputusan hukum.

“Untuk menghindari polemik lebih lanjut, saya akan usulkan Komisi III utk membuat rapat bersama antara Jaksa Agung, Komnas HAM, dan Menkopolhukam untuk membahas kasus ini hingga tuntas,” ujarnya.(**)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top