JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Ketua umum Pergerakkan Aktivis Nahdliyin Nusantara (PeraNU), Andi Jamaro Dulung memprediksi langkah para oposan menggulirkan Hak Angket DPR akan patah ditengah jalan. Ada sejumlah alasan yang mendasari gagalnya Hak Angket DPR, yakni keroposnya kekuatan DPR.
“Hal ini, karena posisi PKB, NASDEM dan PPP masih terikat dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo. Meski mereka berada di luar koalisi 02,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Selain itu, kata AJD-sapaan akrabnya menjelaskan bahwa beberapa partai yang tergabung pada koalisi AMIN dan Ganjar-Mahfud sedang mencari celah untuk bergabung ke Prabowo-Gibran. “Sementara posisis PDIP dan PKS sedang menghadapi ujian. Apakah siap menjadi oposisi murni?.” ungkapnya seraya mempertanyakan.
Tak hanya itu, sambung Mantan Ketua PBNU, gagalnya Hak Angket disebabkan pula, karena para pimpinan partai kurang yakin pada kekuatan people power, pasalnya selama TNI/Polri tetap setia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. “Karena itu bunyi bunyian tentang Hak Angket di DPR hanyalah pressure untuk meningkatkan posisi tawar Partai Politik kepada Prabowo,” paparnya lagi.
Yang jelas, kata Mantan Dansatkornas Banser, target pengguliran Hak Angket DPR adalah memaksulkan Presiden Jokowi dan menganulir kemenangan Prabowo Gibran. Makanya, selalu digaungkan tema tentang kecurangan Pemilu yang Terstruktur, Masif, dan Sistematis (TMS).
Karena itulah, kata AJD, sasaran antara untuk DPR sampai pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Dengan begitu, maka Jokowi melanggar Undang-Undang, karena itu harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden. “Terjadi pelanggaran Pemilu yang masuk kategori TMS, Karena itu hasil pemilu dinyatakan tidak sah, makanya Pemilu harus diulang,”pungkasnya. ***
Penulis : Budiana
Editor : Budiana
