BEKASI,SUARAINVESTOR.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan pentingnya Indonesia memiliki kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan (Alkes).
Salah satunya dengan memprioritaskan belanja APBN sektor kesehatan dengan membeli Alkes produksi dalam negeri. Sehingga tidak terus bergantung pada impor.
“Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, setidaknya sudah ada 358 jenis Alkes yang diproduksi di dalam negeri, dan 79 jenis Alkes yang menjadi substitusi/pengganti produk impor. Membuktikan bahwa produsen Alkes dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik serta menggantikan produk impor,” kata Bamsoet seusai berkunjung ke pabrik PT Panasonic Healthcare Indonesia (PHC Indonesia), di Kabupaten Bekasi, Jumat (13/8/21).
Turut hadir antara lain Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Eman Suryaman, President Direktur PT Gobel International Hiramsyah Thaib, dan Presiden Direktur PHC Indonesia Tsuguru Hirano.
Bamsoet mengapresiasi PT Panasonic Healthcare Indonesia (PHC Indonesia) yang menyempurnakan dan memproduksi ventilator tipe Continuous Positive Airways Pressure (CPAP), Vent-I Essential 3.5, yang dirancang para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjajaran (UNPAD). Langkah PHC Indonesia tersebut juga membuat hasil riset dan inovasi perguruan tinggi tidak berhenti hanya pada kertas atau prototipe.
Di tangan PHC Indonesia, Vent-I disempurnakan memenuhi standar internasional. Antara lain International Electronical Commission (IEC 60601) dan standar persyaratan ventilator (IEC 80601), standar kompatibilitas elektromagnetik (Electromagnetic Compatibility/EMC) EN55011 – CISPR 11, sehingga bisa di ekspor ke berbagai negara.
Selain tidak lagi bergantung pada impor ventilator kata Bamsoet, kehadiran Vent-I membuat Indonesia bisa menjadi pemain penting dalam pemenuhan ventilator bagi berbagai negara dunia. “Mengingat saat ini ventilator sangat dibutuhkan sebagai Alkes utama menghadapi pandemi Covid-19,” ujarnya.
Dikatakan,, dari hasil uji klinis, Vent-I efektif menangani pasien Covid 19 fase 2, yaitu pasien yang masih bisa bernafas secara mandiri namun saturasi oksigennya di bawah 50 persen. Vent-I juga mampu meningkatkan oksigen pasien ke ke level yang cukup, yaitu di atas 50 persen secara terus menerus dengan tekanan terukur (5 15cmH2O). Sangat cocok digunakan untuk pasien Covid-19 di luar ICU.
“Vent-I dibuat dengan bahan medical grade yang aman, menghasilkan produk bermutu dan handal, serta sangat mudah dioperasikan oleh para tenaga medis di berbagai Puskesmas. Disinilah peran penting Vent-I, mencegah pasien Covid-19 jangan sampai masuk ICU. Karena tanpa bantuan ventilator, oksigen yang masuk ke tubuh sangat minim. Pada akhirnya mengurangi fungsi berbagai organ tubuh, yang berujung pasien harus masuk ICU,” jelas Bamsoet.
Menurut Waketum Golkar itu, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Vent-I mencapai 43 persen. PHC Indonesia memiliki kapasitas produksi Vent-I mencapai 37.500 unit per tahun atau rata-rata 3.300 unit per bulan. Vent-I ditawarkan dengan harga jauh lebih murah dibanding dengan ventilator impor.
PHC Indonesia juga memproduksi berbagai Alkes yang sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan vaksin (vaccine development) maupun penyimpanan vaksin, Antara lain biomedical freezer dan pharmaceutical refrigerator berbagai tipe dan ukuran.
“Untuk pembekuan sampai -40°C, PHC Indonesia memproduksi biomedical freezer model MDF-MU549DH dengan kapasitas 479 liter. TKDNnya mencapai 63 persen dengan kapasitas produksi 7.500 unit per tahun atau rata-rata 650 unit per bulan,” ungkapnya.
Sementara untuk kebutuhan pembekuan sampai -20°C sampai -30°C, bisa menggunakan produk PHC Indonesia tipe MDF-MU339 dengan volume 369 liter, MDF-MU539H dengan volume 504 liter, serta MDF-MU 539DH dengan volume 479 liter. Freezer yang sangat dibutuhkan dalam penyimpanan vaksin ini menurut Bamsoet, telah menggunakan TKDN sebesar 73 persen, dengan kapasitas produksi 7.500 unit per tahun atau rata-rata 650 unit per bulan.
“Menunjukan bahwa industri alat kesehatan dalam negeri sudah mampu memproduksi berbagai kebutuhan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendahulukan produksi dalam negeri. Terlebih Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada jajaran kementerian untuk lebih banyak menggunakan produk alat kesehatan dari dalam negeri,” pungkas Bamsoet.
DPR Gelar Geladi Kotor Sidang Tahunan Bersama MPR
JAKARTA, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa persiapan Sidang Tahunan MPR RI; Sidang Bersama DPR RI/DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022 secara keseluruhan telah berjalan sesuai rencana. Dimana Sidang tahunan/bersama yang dijadwalkan 16 Agustus 2021 itu menerapkan protokol kesehatan ketat dan berjalan secara minimalis dengan jumlah peserta yang lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.
“Saat ini dilakukan geladi kotor, dimana hari Minggu (15/8/2021) nanti akan diadakan geladi bersih. Ada pengaturan waktu dan penyederhanaan yang dilakukan,” jelas Indra saat memimpin geladi kotor Sidang Tahunan MPR RI; Sidang Bersama DPR RI/DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/8/2021).
Sidang akan dilaksanakan secara hybrid (fisik dan virtual) dimana direncanakan Presiden dan Wakil Presiden akan datang pada acara tersebut.
Sedangkan terkait pengaturan waktu antara sidang pertama dan sidang kedua hanya dibatasi 10-15 menit tenggat waktu. Panitia penyelenggara telah memperhitungkan setiap tahapannya. Penyelenggara juga memastikan penerapan prokes yang ketat, dimana terdapat kewajiban tes PCR untuk memasuki ruang sidang.
“Pelaksanaannya juga telah disepakati secara minimalis, dengan peserta yang hadir secara fisik 60 orang,” kata Indra.
Sehingga dapat dipastikan adanya jaga jarak selama berada di ruang sidang. Rincian 60 orang yang hadir secara fisik adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pimpinan DPR (5 orang), pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang).
Diikuti ketua fraksi di DPR (9 orang), pimpinan DPD (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang), serta pimpinan lembaga negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY). Selain itu dari unsur pemerintah, di antaranya Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Marives, Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri.
Undangan yang mengikuti secara virtual, antara lain tiga mantan presiden, empat mantan wakil presiden, dua mantan Ketua MPR, empat mantan Ketua DPR, dan empat mantan Ketua DPD.
Hadir juga secara virtual sebanyak 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran Mahkamah Agung (MA), 7 orang jajaran Mahkamah Konstitusi (MK), 6 orang jajaran Komisi Yudisial (KY), dan 34 gubernur se-Indonesia.
