JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta manajemen PTPN III (Persero) tidak hanya mengandalkan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) sebagai faktor utama peningkatan laba perusahaan. Kinerja keuangan yang berkelanjutan harus ditopang oleh peningkatan produktivitas kebun dan efisiensi operasional. “Yang saya tangkap dari paparan tadi, kenaikan laba lebih banyak berasal dari naiknya harga CPO, bukan karena meningkatnya produktivitas kebun. Ini yang perlu menjadi perhatian,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Jajaran Direksi PTPN III di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat kerja bersama jajaran PTPN III, Rudi mengapresiasi capaian kinerja perusahaan. Namun, menilai masih terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat perhatian serius agar holding perkebunan negara mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Rudi menyoroti soal total aset holding mencapai sekitar Rp158,2 triliun. Sementara itu, sekitar 75 persen pendapatan perusahaan masih ditopang oleh penjualan produk sawit atau CPO.
Menurut dia, perusahaan seharusnya mampu meningkatkan hasil produksi per hektare mengingat berbagai kebutuhan operasional, termasuk pemupukan dan pemeliharaan kebun, telah dilakukan. Dengan demikian, kenaikan harga CPO dapat menjadi faktor pengganda terhadap peningkatan keuntungan perusahaan. “Kalau produktivitas kebun ikut meningkat, kemudian ditambah harga CPO yang sedang baik, tentu laba perusahaan bisa jauh lebih besar,” jelasnya.
Selain menyoroti sumber pertumbuhan laba, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara III itu juga meminta Direksi PTPN III menjelaskan secara lebih rinci asal-usul laba konsolidasi perusahaan yang mencapai sekitar Rp6,3 triliun.
Ia ingin mengetahui kontribusi masing-masing anak perusahaan terhadap laba holding, sehingga Komisi VI DPR dapat menilai efektivitas kinerja setiap entitas usaha di bawah PTPN III. “Kami ingin tahu laba terbesar berasal dari perusahaan yang mana. Anak-anak usaha PTPN kan banyak, sehingga perlu diketahui kontribusi masing-masing terhadap kinerja holding,” ujarnya.
Rudi juga menaruh perhatian pada persoalan pengelolaan aset lahan, khususnya di wilayah Aceh yang berada di bawah PTPN I. Pasalnya, masih banyak lahan perkebunan yang menghadapi persoalan penguasaan ilegal sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Menurutnya, pengembalian lahan melalui kebijakan pemerintah harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan yang memadai agar aset tersebut benar-benar produktif. “Kalau nanti ada tambahan lahan hasil penertiban, perusahaan juga harus siap mengelolanya. Jangan sampai aset bertambah tetapi kemampuan pengelolaannya tidak mengikuti,” terangnya
Politisi muda Partai Nasdem itu mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan jutaan hektare lahan perkebunan negara membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk kesiapan tenaga profesional di lapangan.
Di sisi lain, ia turut mempertanyakan keberlanjutan bisnis komoditas teh yang disebut hanya memberikan kontribusi sekitar satu persen terhadap pendapatan perusahaan. Menurutnya, Direksi perlu melakukan evaluasi terhadap efisiensi usaha tersebut.
“Kalau kontribusinya hanya sekitar satu persen, perlu dihitung kembali apakah biaya modal dan biaya operasionalnya masih sebanding dengan hasil yang diperoleh,” jelaa Rudi lagi
Ia berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direksi PTPN III untuk memperkuat kinerja perusahaan, meningkatkan produktivitas perkebunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.***
Penulis : A Eko Cahyono
Editor : A Eko Cahyono
