Nasional

Ke DPR, Mahasiswa Desak Panglima TNI Jelaskan Pembelian Heli AW 101

JAKARTA – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Save TNI (SMUT) mendatangi Komisi I DPR-RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, pada Rabu (14/6/2017). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut Komisi I DPR memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait penanganan kasus pembelian Heli AW 101 yang sarat bernuansa politis.

Demikian disampaikan Koordinator Aksi Solidaritas Mahasiswa Untuk Penyelamatan TNI, Prayogi pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Tuntutan para mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kami mahasiswa yang tergabung dalam Komunike Solidaritas Mahasiswa Untuk Penyelamatan TNI atau #Save TNI menyatakan rasa keprihatinan atas Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baru-baru ini yang menyebutkan ada dugaan penyimpangan dalam pembelian Heli AgustaWestland (AW) 101. Pernyataan ini kami khawatirkan akan menurunkan kredibilitas dan citra TNI di masa mendatang.

2. Kami mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Penyelamatan TNI (#Save TNI) mendesak Panglima TNI untuk mengklarifikasi atas pernyataannya. Untuk itu kami ingin mengadu dan menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat di Komisi I DPR-RI agar mendesak Panglima TNI menjelaskan pernyataannya yang mengancam kewibawaan dan citra TNI atas tuduhan ada indikasi tindak pidana korupsi dalam pembelian Heli tersebut.

3. Mahasiswa prihatin atas pernyataan Panglima TNI terhadap penetapan status tersangka dalam kasus pembelian Heli AW 101. Padahal analisanya dari sisi hukum kasus ini masih belum terlihat jelas adanya bukti dan fakta. Kalau masalah kerugian negara, siapa yang menghitung kerugian, harusnya bersifat nyata oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak boleh direka-reka sehingga terlihat ada unsur korupsi

4. Para mahasiswa mendesak menghentikan kriminalisasi TNI dan meminta Komisi I DPR turun tangan menyelidiki ada apa di balik Pernyataan Panglima TNI di Kantor KPK.

5. Para Mahasiswa melihat kasus Pernyataan Panglima TNI di Kantor KPK sangat bernuansa politis dan merugikan kewibawaan dan citra lembaga TNI.

6. Para mahasiswa mendesak segera aksi penyelamatan (#Save TNI) TNI dari unsur politik.

7. Mendesak Panglima TNI bertanggung jawab atas pernyataannya dan meminta Komisi I DPR RI memanggil Panglima TNI dalam rapat kerja dengar pendapat dan mempertanyakan apa dibalik motif Panglima TNI membuat pernyataan adanya indikasi korupsi dalam pembelian Heli AW 101.

sebelumnya Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam proses pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista). Namun, ini dilakukan dengan syarat. “Kalau ada aturannya, silahkan saja. Kalau aturan tidak boleh, jangan melanggar,” ujar Ryamizard saat dicegat di Istana Kepresidenan, Selasa, 30 Mei 2017.

Ryamizard menambahkan tidak pernah melarang adanya audit dalam pengadaan alutsista Kementerian Pertahanan. Namun, dia mengaku cukup menyakini pengadaan alutsista selama ini tidak bermasalah dan tidak memerlukan peran langsung dari BPK. “Inspektorat Jenderal kami berkoordinasi terus dengan BPK kok. Kami juga ada satgas (soal pengadaan alutsista). Prosesnya tidak main-main dan ada koordinasi dengan BPK. Pada akhirnya, yang mengaudit memang BPK. Intinya ada kerjasama,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top