JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi VI DPR, Intan Fauzi menyoroti tiga masalah vaksin, yakni distribusi, booster dan harga PCR. Hal ini demi mengantisipasi serangan dahsyat gelombang ke tiga Covid-19.
Adapun distribusi vaksin Covid-19 ke daerah-daerah dinilainya belum sesuai target. Pasalnya, Bio Farma hanya menjelaskan hingga 4 November 2021 sudah mendistribusikan 233,352,674 dosis vaksin ke seluruh Indonesia. “Distribusi vaksin ini yang merupakan program pemerintah untuk masing-masing provinsi. Jadi distribusi ini dari target 70%, bukan dari target jumlah penduduk,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Bio Farma, Honesti Basyir, Dirut Kimia Farma, Indo Farma dan PT Pharros di Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Lebih jauh kata Intan, saat ini program vaksinasi untuk Jabodetabek sudah mendekati 60% secara nasional, tapi untuk pemberian dosis kedua sudah mencapai 100% dari taget yang ditentukan, bukan dari jumlah penduduk.”Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan provinsi-provinsi yang lain,” ujarnya.
Masalahnya, lanjut Politisi PAN, dalam paparan Dirut PT Bio Farma ini hanya dicantumkan jumlah dosis saja. Artinya ini beragam, ada provinsi yang rendah dan tinggi menerima distribusi.”Tapi vaksinasi ini belum terkait dengan jumlah penduduk. Jadi saya mau tahu sejauh mana pencapaian secara persentase dari total taget di provinsi tersebut, karena tidak tercermin dalam paparan bapak,” jelasnya.
Disisi lain, Ketua Perempuan Amanat Nasional (PUAN) ini mempertanyakan sejumlah jenis vaksin yang masuk ke Indonesia. Namun belum dicantumkan masin-masing berapa jumlahnya.” Terutama yang sudah lolos uji BPOM, artinya vaksin-vaksin ini harusnya sudah terdisribtiusi.”
Pada awalnya, kata Intan lagi, hanya vaksi Sinovan yang masuk, kemudian disusul oleh yang lainnya. “Apakan sekarang ini masalah efikasi masih sama? Karena kewenangannya ada di Bio Farma.” tuturnya.
Bukan hanya itu, lalu wacana soal pemberian booster juga belum dijelaskan. Apakah vaksin booster ini juga akan menjadi program pemerinyah selanjutnya. “Pemberian booster ini juga jangan hanya di daerah Jabodetabek, daerah-daerah terluar harus menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya.
Menyinggung masalah tes PCR yang dikeluhkan masyarakat, sambung Legislator dari Dapil Jawa Barat VI ini, dulu awal-awal Covid-19 meledak harganya sekitar Rp1 juta sampai Rp2 juta. Seiring perkembangan, harganya ikut turun menjadi Rp900.000. Pemerintah kemudian melakukan intervensi bersama BPKP, lalu harganya turun lagi hingga Rp275.000. “Dengan harga turun ini, apakah benar kualitas PCR juga ikut turun,” tuturnya seraya bertanya.
Pasalnya, kepercayaan masyarakat terhadap test PCR masih tinggi ketimbang test antigens. Jadi masalahnya, apakah ini karena terpengaruh dari komponen reagen kit, sehingga mempengaruhi akurasi test?***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
