Market

Implementasi Ekonomi Pancasila Lewat Koperasi Cuma Janji Politik

Ketua umum IKOPIN Entis Sutisna/Foto: Istimewa

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Implementasi ekonomi Pancasila dalam bentuk koperasi, saat ini dirasakan kurang berkembang. Bahkan keberadaan koperasi kurang mendapat perhatian pemerintah, alias terpinggirkan. “Hal ini, karena memang terpengaruh oleh kekuatan politik dan keputusan para pemimpin politik yang lebih mendominasi,” kata Ketua Umum IKA IKOPIN Entis Sutisna dalam pembekalan sekitar 60 orang calon Pengurus DPP IKA IKOPIN Periode 2021, Rabu(24/11/2021).

Pembekalan yang berthema “Pemahaman Ekonomi Koperasi sebagai bentuk implementasi dari Ekonomi Pancasia di Indonesia” digelar secara virtual dan dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. DR. Hariyono.

Kang Entis-sapaan akrabnya menyindir secara halus soal political wil membangun koperasi. Karena selama ini politik ekonomi kerakyatan hanya sebuah janji kampanye belaka. “Apalagi menjadikan koperasi sebagai basis kekuatan ekonomi rakyat hanya dijadikan alat kampanya untuk mendulang suara untuk kemenangan,” paparnya.

Namun dalam perjalanannya, lanjut Entis, setelah pemimpin politik terpilih dipengaruhi berbagai kekuatan ekonomi liberal dan kapitalis yang ada di sekelilingnya. Maka pemilik hak pilih akan kalah dalam proses pengambilan keputusan pemimpin politik.

Pada akhirnya, sambung Entis lagi, IKOPIN harus bergerak bukan hanya untuk kepentingan alumni, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi kerakyatan, masyarakat dan bangsa. “Pengurus harus memberikan warna tersendiri dalam memberikan sumbangsih kepada bangsa ini. Bukan hanya menggerakan ekonomi alumni dan rakyat,” imbuhnya.

Wakil Kepala BPIP, Prof Dr Hariyono/Foto: Istimewa

Wakil Kepala BPIP, Prof Dr Hariyono/Foto: Istimewa

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. DR. Hariyono mendorong penggiat ekonomi kerakyatan dan pergerakan koperasi harus terus bergerak untuk menyampaikan kepada pemerintah dan legislatif. Karenanya, kedua lembaga itu sebagai pemangku kebijakan dan pengambil keputusan.

Dengan cara itu, para pemimpin politik teringat kembali akan janji politiknya dan kejelasan dalam tatanan kebangsaan sebagaimana dulu dijadikan paham dan dasar negara oleh para pendiri bangsa ini. “Jadi ini tugas pengurus dan alumni IKOPIN menyuarakannya kepada pemerintah dan masyarakat,” ungkap Guru besar Sejarah Politik Universitas Negeri Malang (UM).

Adapun kegiatan pembekalan ini sebagai bentuk menyamakan persepsi, pandangan dan menguatkan sebagai satu tim kerja yang akan bersama-sama dalam 4 tahun ke depan. Hal ini untuk bekerja membangun dan menggerakan organisasi IKA IKOPIN yang baru saja selesai menyelenggarakan MUNAS ke-13. ***

Penulis  : Iwan Damiri
Editor    : Kamsari

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top