Industri & Perdagangan

Hentikan Ekspor Nikel Mentah, Presiden: Kini Hasilkan Rp300 Triliun Dari Sebelumnya Rp15 Triliun

Hentikan Ekspor Nikel Mentah, Presiden: Kini Hasilkan Rp300 Triliun Dari Sebelumnya Rp15 Triliun
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia tidak boleh menghentikan transformasi besar ekonomi/foto anjasmara

BANDUNG, SUARAINVESTOR.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia tidak boleh menghentikan transformasi besar ekonomi yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dengan menghentikan ekspor bahan mineral tambang berupa bahan mentah.

“Sudah berapa ratus tahun bahan mentah kita kirim ke luar utamanya ke Eropa. Sejak zaman VOC yang kita kirim selalu bahan mentah, yang selalu kita kirim selalu raw material. Oleh sebab itu, sejak 2020 saya sampaikan enggak bisa kita terus-teruskan, stop,” tegas Presiden yang disiarkan secara virtual pada acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, (17/1/2022).

Pemerintah telah menghentikan ekspor nikel berupa bahan mentah dan menggantinya dengan ekspor berupa bahan jadi maupun setengah jadi. Secara bertahap kata Jokowi, pemerintah juga berencana untuk menghentikan ekspor bahan mentah tambang lainnya berupa bauksit, tembaga, dan sebagainya, untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk tersebut. “Kita ingin nilai tambah itu ada di Tanah Air sehingga selain memberikan penerimaan negara yang makin besar berupa pajak, berupa royalti, berupa penerimaan negara bukan pajak, juga bisa membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita,” ungkapnya.

Kepala Negara memberikan contoh bahwa jika nikel diekspor dalam bentuk bahan mentah, maka hanya akan menghasilkan USD1 miliar atau setara Rp14-15 triliun. Setelah pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, ekspor besi baja yang merupakan turunan dari nikel pun melonjak tajam.”Saya cek akhir tahun kemarin ekspor kita untuk besi baja, artinya besi baja ini dari nikel menghasilkan USD20,8 miliar, Rp300 triliun. Dari Rp15 triliun melompat menjadi Rp300 triliun dan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. Padahal kita tidak hanya memiliki nikel, kita memiliki tembaga, kita memiliki bauksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas, semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi, stop,” jelas Presiden.

“Bayangkan kalau nikel yang jadi besi baja saja bisa melompat menjadi Rp300-an triliun. Itu enggak tahu, mungkin baru satu atau dua turunan, nanti kalau turunannya sampai ke-10, ke-11, ke-12 nilai tambahnya berapa besar? Bauksit juga begitu, saya kalkulasi kira-kira juga hampir sama akan dapat berapa penerimaan negara dari ekspor-ekspor yang kita lakukan,” kata Presiden optimis.

Presiden mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan penghentian ekspor bahan mentah tambang tersebut bukanlah tanpa tantangan. Pada awalnya, Indonesia dikecam oleh negara-negara lain dan diadukan hingga ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghentikan kebijakan tersebut.”Enggak tahu menang atau kalah, ini masih dalam proses di WTO. Ya kita harapkan menang. Tapi yang jelas enggak akan kita hentikan. Meskipun dibawa ke WTO, stop bauksit tetap jalan, stop tembaga nanti tetap jalan. Inilah yang namanya nilai tambah,” ungjapnya.

Untuk itu, Presiden terus mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Selain itu, Presiden juga mendorong kerja sama dengan negara lain, terutama dalam mendirikan industri pengolahan di Indonesia.”Sekarang bukan eranya lagi menjual bahan mentah, kita harus melakukan hilirisasi industri. Kita harus memaksimalkan nilai tambah kekayaan alam yang kita miliki,” ungkapnya.

SDM Unggul

Selain itu, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul akan membawa Indonesia mampu bersaing dalam hal ekonomi digital. Untuk itu, Presiden meminta kepada pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar dari program pendidikan yang ditetapkan oleh universitas.“Berikan mahasiswa kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, di mana saja. Belajar kepada dunia industri silakan, belajar kepada dunia perbankan silakan,” ujar Presiden.

SDM unggul, lanjut Presiden, harus mampu dipersiapkan karena dunia nantinya akan berubah menjadi hybrid, baik hybrid knowledge maupun hybrid skill. Oleh sebab itu, mahasiswa harus dipersiapkan untuk selalu siap belajar dalam rangka menghadapi perubahan yang terus bermunculan.“Semua mahasiswa ke depan paham mengenai matematika, mengenai statistik, mengenai ilmu komputer, paham mengenai bahasa, bukan Inggris saja, tapi bahasa coding akan lebih penting nantinya,” jelasnya.

Presiden menyebutkan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi digital. Pasar digital Indonesia bahkan tumbuh pesat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kepala Negara memprediksi, pada tahun 2025, pasar digital Indonesia dapat meningkat sampai di angka USD146 miliar.“Kita prediksi di 2025, pasar digital kita akan meningkat sampai di angka USD146 miliar. Ini artinya potensinya Rp2.100 triliun. Ini bagian yang muda-muda untuk ngerjain ini, jangan diambil oleh negara-negara lain,” tutur Presiden.

“Indonesia memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi digital di Asia Tenggara. Kita berkontribusi 40 persen ekonomi digital kita di Asia Tenggara,” ungkap Presiden.

Karena itu, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung transformasi digital di Tanah Air. Pada tahun 2021, pemerintah telah memulai proses konstruksi satelit multifungsi, Satelit Republik Indonesia (Satria-I). Selain itu, pembangunan stasiun pemancar juga telah mulai dilakukan di ribuan desa dan kelurahan guna mendukung akses jaringan 4G.“Farming dan refarming spektrum frekuensi radio yang telah dilakukan untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G dan pengembangan jaringan 5G dan untuk menjalankan program analog switch off,” katanya.

Selain transformasi ekonomi digital, Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau dengan hasil produk hijau yang memiliki nilai tambah tinggi.“Potensi energi baru terbarukan kita 418 gigawatt berarti 418 ribu megawatt, gede sekali. Kita memiliki sungai, ada 4.400 sungai yang kita miliki, ini bisa jadi hydropower. Kita memiliki arus bawah laut, dua pertiga kita adalah laut. Kita memiliki geotermal 29 ribu megawatt kita miliki, baru dipakai 2.000, artinya masih ada 27 ribu megawatt. Kita memiliki angin yang sudah kita coba di Jeneponto, di Sidrap, di Sulawesi, di Sukabumi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pembangunan Kawasan Industri Hijau di Provinsi Kalimantan Utara juga masih terus berlangsung. Kepala Negara meyakini, keberhasilan pembangunan kawasan ini nantinya akan menjadi gerbang baru bagi Indonesia menjadi negara industri besar yang patut diperhitungkan dunia.“Akan menjadi pintu gerbangnya di situ, Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara. Semoga ini dalam waktu 4, 5 tahun itu sudah bisa diselesaikan untuk yang tahapan pertama,” pungkas Presiden. ***

Penulis   :   Arpaso

Editor     :   Kamsari

BERITA POPULER

To Top