Market

Hambat RUU Ciptaker, DPR Tuding Ada Kelompok Tak Ingin Bangsa Maju

Demo Omni Bus Law/Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai komoditi politik. Hal ini terlihat ada kepentingan kelompok tertentu yang tidak ingin melihat perekonomian bangsa maju.

Hal ini disampaikan Firman menyikapi pernyataan kelompok tertentu yang menilai DPR dan pemerintah tidak punya hati karena menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk dibahas di tengah pandemi virus Corona.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja dinilai menjadi langkah konkrit dan terobosan dari pemerintah untuk utuk membuat rencana kerja dan memastikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19.

Firman pun menekankan, pemerintah harus segera merespons dampak ekonomi tersebut.”Jadi semua pihak saya minta jangan berasumsi yang tidak-tidak, terkait RUU Cipta Kerja dan jangan juga ini dijadikan komoditi politik,” katanya di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Seharusnya, kata Politisi Golkar, RUU ini betul-betul dijadikan kepentingan nasional. “Apalagi RUU ini banyak diharapkan dan menjadi angin segar, tentunya nanti pemerintah bisa melakukan langkah konkrit dan terobosan serta memberikan insentif yang jelas terkait pemulihan ekonomi ini,” jelasnya.

Menurutnya, dampak ekonomi dari Covid-19 dirasakan oleh seluruh negara2 yang terdampak dan tanpa kecuali termasuk Indonesia dan harus direspon cepat yang terkait permasalahan ekonomi ini dengan segera.

Jika pemerintah dan DPR tidak segera membuat regulasi ekonomi yang memadai atau terobosan yang mengimbangi negara lain, maka Indonesia akan ketinggalan dan terpuruk dalam permasalahan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi. “Target investasi bisa tidak tercapai, ekonomi kita tidak akan pulih, ditambah lagi tenaga kerja yang sudah banyak menganggur akan terus bertambah dan sangat sulit diatasi. Sekarang justru tepat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini,” kata politikus Golkar ini.

Lebih jauh Firman meminta agar masyarakat tidak sesat dengan pernyataan kelompok yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya dan tidak memahami dan memperhatikan ada kepentingan yang lebih besar kepentingan bangsa dan negara ini. “Masyarakat harus memahami bahwa DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah diatur dalam berbagai UU,” tuturnya.

Bahkan Firman, menjelaskan kalau pasca pendemi pelaku usaha tak bergerak dan industrinya lumpuh atau mengalihkan investasinya ke negara lain, lalu pekerja kita mau kerja kerja apa? “Tolong ini dipikir secara jernih dan rasional jangan emosional.”

Diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras sikap DPR RI yang telah menyepakati omnibus law RUU Cipta Kerja untuk dibahas di Badan Legislasi (Baleg) di tengah pandemi virus Corona. DPR dinilai tidak punya hati nurani.

“Kami berpendapat, anggota DPR yang mengesahkan pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg tidak punya hati nurani dan tidak memiliki empati kepada jutaan buruh yang sampai saat ini bertaruh nyawa dengan tetap bekerja di pabrik-pabrik, di tengah hinbauab social distancing,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (3/4/2020).

Menurutnya, sebaiknya pembahasan RUU tersebut dilakukan setelah pandemi virus Corona berakhir. Penolakan itu akan disuarakan KSPI melalui aksi di depan DPR RI pada pertengahan April 2020 yang akan melibatkan 50.000 buruh se-Jabodetabek. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top