Market

PPP: Pekerja Terkena PHK Butuh BLT Bukan Kartu Pra kerja

Anas Thahir Anggota Komisi IX DPR F-PPP

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat menilai pelatihan berbasis daring dalam kebijakan Kartu Prakerja tidak tepat di tengah pandemi Corona seperti saat ini. Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp5,6 triliun dari Rp20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja. “Saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Anas Thahir dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Lebih lanjut Anas menyarankan saat maraknya PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. “Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik,” tambahnya.

Sepanjang 2019, kata Mantan Wakil Sekjen PBNU, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen. Berkaca dari data, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai. “Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu Prakerja,” terangnya lagi.

Mantan Sekjen Inkopontren ini menambahkan anggaran pelatihan online kami nilai kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan.
“Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19, akan ada multiplier effect bagi perekonomian,” paparnya.

Legislator dari Dapil Banyuwangi ini kembali menjelaskan jika pun tetap diperlukan adanya pelatihan online, maka pihaknya minta agar jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tetap sasaran, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja. Dan penunjukkan penyelenggara pelatihan online pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Juga ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari. ”

Anas menegaskan PPP minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp20 triliun dari kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. “Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top