JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menilai
APBN telah menjalankan keseluruhan fungsinya, sebagai respon baik dari sisi kesehatan, perlindungan sosial, maupun kelangsungan dunia usaha. Bahkan pemerintah juga telah melakukan berbagai reformasi struktural, yang harus tetap diperkuat dan dilaksanakan.
“Sehingga paska pandemi bisa berdampak pada peningkatan produktifitas, daya saing investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menkeu Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Wardjiyo di Jakarta, Senin (30/8/2021).
Oleh karena itu, kata Politisi Golkar, penting sekali membahas asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan RAPBN 2022. “Saat ini kita belum mengetahui kapan berakhirnya pandemi Covid-19, pada 2022 Indonesia masih harus bersiap menghadapi berbagai hal antara lain, ketidakpastian yang tinggi, tatanan global, perubahan iklim, peningkatan geo politik serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata,” ujarnya.
Dito mengungkap bahwa latar belakang tersebut telah diterjemahkan oleh pemerintah melalui RAPBN 2022, yang telah disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo bersama DPR pada 16 Agustus 2021. “APBN memberikan peran sentral dalam pandemi, keselamatan rakyat dan sebagai pengungkit pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Pada 2022, lanjut Dito lagi, pemerintah mengusung thema kebijakan fiskal yaitu pemulihan ekomomi dan reformasi struktural. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022, pada kisaran 5,0% hingga 5,5%.
Pemerintah akan berusaha maksimal akan mencapai target perrtumbuhan di atas batas atas, yaitu 5,5% dan tetap waspada serta tetap mempertimbangkan perkembangan Covid-19 yang masih berlangsung. “Serta ketidakpastian global dan domestik yang dapat menyumbang resiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan,” paparnya.
Target pembangunan 2022, tingkat pengangguran terbuka 5,5% hingga 6,3%. Begitupun dalam nota keuangan sama. Kemudian tingkat kemiskinan juga sama, yakni 8,5% hingga 9%. Sementara Gini ratio, 0,376 hingga 0,378. Juga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sama, yakni Indeks pembangunan manusia 73,41-73,46.
Selanjutnya pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan yang tetap responsif, dengan tujuan mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun tetap konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.
RAPBN 2020 memfokuskan 6 utama, antara lain
Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian. ***
