Perbankan

Dugaan Kredit Macet dan Rugikan Keuangan Negara, MAKI Laporkan Bank Banten Polda Banten

Dugaan Kredit Macet dan Rugikan Keuangan Negara, MAKI Laporkan Bank Banten Polda Banten
Ilustrasi nasabah sebuah bank sedang melakukan transaksi/Foto: Anjamara

BANTEN, SUARAINVESTOR.COM – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten terkait dugaan Kredit Macet PT.HMN dari Bank Banten

Dugaan korupsi tersebut meliputi kegiatan Fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja ) dan KI (Kredit Investasi ) PT.HMN dari Bank Banten dengan nilai mencapai Rp65 miliar.

Bonyamin Saiman mengatakan laporannya bisa membuka pintu dugaan korupsi yang lebih besar lagi terkait kredit macet dari berbagai debitur di Bank Banten.

“Laporan yang kita buat hari ini sebagai pembuka pintu untuk pihak kepolisian untuk mengungkap dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai Rp400 miliar yang diduga melibatkan anak seorang pejabat tinggi di Provinsi Banten,” katanya dalam siara persnya, Jumat (25/3/2022).

Lanjut Bonyamin, sekitar Bulan Mei 2017 PT HNM mengajukan kredit Fasilitas KMK ( Kredit Modal Kerja ) sekitar lebih kurang Rp.15.000.000.000 dan fasilitas KI (Kredit Investasi) sekitar  Rp24.000.000.000 kepada BANK BANTEN. Diduga Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan PT HNM untuk mendukung Pembiayaan pekerjaan Proyek APBN dan APBD yang salah satunya adalah Proyek jalan Tol ruas jalan Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158 +600 di Palembang Sumatra Selatan.

PT HNM menjadikan tanah dan Bangunan dengan SHM 1553/Cilandak atas nama RS dan Ruko SHBG 1461/ Cideng Barat dan tanah darat SHM 4165/Pondok Pecung sebagai agunan untuk mengajukan fasilitas kredit tersebut, Sekitar Juni 2017, diduga Bank Banten mengabulkan permohonan PT HNM mengajukan Kredit tersebut dan memberikan fasilitas kredit KMK ( Kredit Modal Kerja ) sekitar Rp13.000.000.000 dan fasilitas Kredit KI (Kredit Investasi) sekitar Rp17.000.000.000, kepada PT HNM.

“ Diduga akad kredit ditandatangani dihadapan pejabat notaris daerah Bekasi yang mana diduga Pejabat Notaris Tersebut di tunjuk oleh pihak debitur yaitu PT HNM, Diduga kesepakatan dalam akad kredit tersebut adalah dengan jangka waktu fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja ) selama 6 bulan dan fasilitas KI (Kredit Investasi) selama 38 Bulan” Jelasnya.

Boyamin menduga tidak ada penyerahan jaminan asli dari PT HNM selaku debitur kepada pihak bank yang kemudian diserahkan Ke Notaris dan diduga pembayaran oroyek-proyek tersebut diatas Tidak memadai dan diduga terdapat pembayaran proyek bank lain bukan kepada debitur PT HNM

“Dalam hal ini patut diduga pihak bank telah lalai dan tidak teliti dalam mengkroschek data dan berkas milik PT HNM sebelum memberikan fasilitas kredit,” imbuhnya

Ia juga menjelaskan patut diduga melihat rangkaian peristiwa tersebut terindikasi PT.HNM dan Bank Banten ada kongkalikong atau patut diduga telah terjadi kerjasama hitam yang berpotensi merugikan keuangan negara. ***

Penulis      :   A Rohman

Editor        :   Chandra

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top