Industri & Perdagangan

DPR Pertanyakan Peran BUMN Telekomunikasi Terkait Pembelajaran Virtual

Ali Zamroni Fraksi Gerindra

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR menyangkankan BUMN Telekomunikasi tidak mengambil peran penting dalam kegiatan belajar mengajar virtual/online selama masa pandemi Covid-19. Padahal sektor pendidikan merupakan kebutuhan dasar dari warga negara. “Harusnya BUMN Telekomunikasi berani memberi kuota gratis bagi seluruh pelajar selama masa pembelajaran dari rumah,” kata Anggota DPR RI Komisi X DPR, Fraksi Partai Gerindra, Ali Zamroni dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Lebih jauh Ali mengingat masih ditemukan sejumlah pelajar yang kesulitan untuk melakukan pembelajaran dari rumah karena ketidakmampuan orangtua untuk memberikan kuota kepada anak-anaknya,” tambahnya.

Tidak hanya soal jaringan, ungkap Ali, kemampuan orangtua siswa untuk membeli kuota internet kepada anak-anak terbatas. Sudah saatnya pemerintah menggratiskan kuota internet untuk SD, SMP, SMA dan kuliah. Karena di lapangan sudah banyak peserta didik yang orang tuanya terdampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19, sedangkan semua tidak tahu kapan situasi ini berakhir. “Perpanjangan belajar dari rumah yang sudah diputuskan beberapa daerah seperti di Jawa Barat sampai bulan Januari 2020 berdampak pada kemampuan orangtua siswa,” ungkapnya.

Legislator asal Dapil Banten I ini menjelaskan kuota internet menjadi kebutuhan penting bagi siswa/I selama belajar dari rumah. Pemerintah melalui BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi semestinya hadir. “Tidak hanya mengalokasikan keuntungannya untuk program sembako, tapi kuota internet juga. Keuntungan BUMN mestinya dialihkan kuota internet gratis bagi pelajar SD, SMP, SMA dan Mahasiswa,” terang Ali lagi.

Ali juga menilai kesimpangsiuran dunia pendidikan membuat situasi belajar menjadi terganggu. Hal ini, tambahnya, membuat peserta didik serta seluruh pihak menjadi bingung. Ditambah, Kemendikbud tidak memberikan arahan apapun terkait polemik pendidikan.  Mulai dari kuota internet hingga tahun ajaran baru secara normal.

Selain persoalan kuota internet, lanjut Ali, kesimpangsiuran yang timbul karena kebijakan di masing-masing daerah berbeda-beda untuk memulai tahun ajaran baru, memperpanjang daftar kebingungan masyarakat, orangtua siswa dan guru. “Tidak hanya kuota internet yang jadi masalah. Tidak tertutup kemungkinan akan banyak daerah kebingungan terkait sektor pendidikan dan mengambil kebijakan yang berbeda-beda. Sehingga semakin membingungkan siswa, orang tua siswa, guru dan Pemda,” lanjut Ali.

Di lapangan masih ditemukan orangtua yang kesulitan memberikan kuota. Bahkan, di Pamekasan, Jawa Timur, ada orangtua yang terpaksa mencari pinjaman untuk membeli kuota internet “Kejadian di Pamekasan, yang dialami oleh Alfiatus Sholehah, pelajar SDN Pademawu Barat, Pamekasan, Jawa Timur, yang orangtua nya harus berutang untuk membelikan kuota selama masa pembelajaran online dari sekolah,” imbuhnya.

Hal ini, sambung Adik Kandung Sekjen Partai Gerindra, harusnya menggugah BUMN telekomunikasi. Karena ketidakmampuan orangtuanya membeli kuota akhirnya harus berutang. “Inikan miris sekali. Dan saya yakin apa yang terjadi di Pamekasan ini, juga dialami oleh seluruh orangtua di Indonesia khususnya mereka dari golongan menengah kebawah,” tutupnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top