Nasional

DPR: Pejabat Minta Warga Nikmati Banjir Seharusnya Mundur

diskusi banjir di dpr

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Kalau ada pejabat yang bilang ‘Nikmati saja banjir’ itu, seharusnya dia mundur, karena tak pantas dam melukai warga korban banjir. Pernyataan itu sebagai bukti bahwa pejabat itu sama sekali tak punya empati pada warga yang mengalami musibah banjir.

Padahal, akibat banjir bukan saja anak-anaknya tak bisa sekolah, tapi harta benda mereka juga hancur, rusak menjadi korban. Warga yang sedang nyenyak-nyenknya tidur untuk istirahat malam, tiba-tiba dibangunkan oleh banjir, dan kini bukan saja menimpa rumah-rumah di bantaran sungai, tapi juga rumah mewah di perumahan elit pengusaha maupun artis.

Karena itu, kalau ada pejabat yang bilang nikmati saja banjir, seharusnya mundur dari jabatannya. “Seharusnya pejabat mundur, karena tak pantas menduduki jabatan itu. Dia tak punya empati pada penderitaan rakyatnya,” tegas Irwan anggota V DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irwan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Hal itu disampaikan Irwan dalam dialektika demokrasi “Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman?” bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem Syarief Abdullah Alkadrie, dan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Sukur Nababan. “Banjir ini bukan force majeure, bukan tiba-tiba terjadi banjir, melainkan sudah bisa diprediksi oleh BMKG dengan intensnya deras hujan,” kata Sukur.

Sukur sendiri mengaku tidak bisa membayangkan penderitaan, sedih, kesulitan yang dialami warga akibat banjir tersebut. Rumahnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat, yang tak pernah kebanjiran, kini kebanjiran.

“Rumah seperti kolam renang. Bukan saja anak-anak tak bisa sekolah, tapi peralatan rumah tangga juga menjadi korban. Untuk itu, saat ini jangan lagi melihat perbedaan politik dengan saling mem-bully, dan menyalahkan satu sama lain. Tapi, semua harus bertanggungjawab untuk mencari jalan keluar, agar banjir bisa diminimalisir,” tuturnya.

Banjir itu dampaknya luar biasa di Jabodetabek, yang tak saja ekonomi, tapi psikologis yang dialami anak-anak dengan kondisi rumah dan pasti tak bisa berangkat sekolah. Karena itu, mesti duduk bareng dengan menghilangkan berbagai perbedaan politik apapun untuk mencari solusi bersama, dibicarakan dan dimusyawarahkan bersama untuk mengambil keputusan bersama.

“Jangan lagi ini bukan kewenangan saya, itu kewenangan pusat, dan ini kewenangan provinsi lain dan seterusnya. Banjir ini sudah menjadi masalah dan tanggungjawab bersama. Baik pemerintah pusat, pemrpov DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Sehingga tak bisa membuat kebijakan sendiri-sendiri,” kata Sukur.

Karena itu atas nama rakyat di DPR RI ini, dia minta agar menghentikan saling menyalahkan, agar tak ada lagi banjir bandang. Bahwa mencari solusi bersama untuk meminimalisir banjir berikut dampaknya bagi warga.

Seharusnya sejak awal lanjut Irwan, Pemprov DKI melakukan normalisasi, memperbaiki saluran air, jangan membuang sampah di kali, drainase yang buruk, dan sebagainya. “Semua harus hadir. Baik Pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan gubernur Jawa Barat dan Banten. Korban banjir hingga 70-an orang itu jangan dianggap sepele,” tambah Irwan.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah bergurau agar warga Jakarta, menikmari saja banjir yang terjadi berulang-ulang. Menurut Saefullah, hal itu dikarenakan banjir adalah bencana yang terus terjadi, tidak memandang siapa pun kepala daerah yang sedang memimpin. “Jadi (banjir) dinikmati saja. Itu kan soal manajemen air. Tubuh kita juga dua per tiga persen air. Sering keluar air,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Rabu (26/2/2020).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top