*) Dr. Ir. Martuama Saragi. ST, MM, CSFA, IPU
SITUASI dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di tahun 2025-2026 ini kita kembali diuji oleh guncangan ekonomi global. Suku bunga acuan Amerika Serikat masih bertahan tinggi untuk menekan inflasi. Perang dagang dan geopolitik membuat rantai pasok terganggu. Ekonomi China melambat. Harga pangan dan energi naik-turun seperti roller coaster.
Bagi Indonesia, negara dengan ekonomi terbuka, gelombang dari luar itu pasti menghantam. Dampaknya, ekspor kita melambat karena permintaan dari negara mitra turun. Investor asing juga menarik dananya karena imbal hasil di Amerika Serikat dinilai lebih menarik. Di sisi lain, perekonomian nasional juga ikut terdampak. Rupiah tertekan, harga barang impor naik, dan subsidi pemerintah membengkak. Implikasinya tampak di sektor riil, beberapa pabrik textil dan industri sudah mulai melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja).
Dari kondisi tersebut, pertanyaannya sekarang bukanlah menyoal pada “Apakah kita terdampak?”. Kalau itu, jawabannya sudah jelas,”Ya.” Tetapi pertanyaan sejatinya adalah,”apa yang kita lakukan agar kita tidak tumbang?”. Untuk menjawab pertanyaan itu, jawabannya ada pada satu prinsip,”Kuatkan fondasi dari dalam”.
Teguhkan Komitmen dan Strategi
Untuk menguatkan fondasi perekonomian nasional yang kokoh tersebut, perlu dilakukan proses perumusan komprehensif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang tercapai. Dan tak kalah penting, pemberdayaan semua potensi sumber daya yang ada itu harus diwujudkan dalam sebuah keteguhan komitmen. Ada lima hal yang harus diwujudkan, antara lain:
1) Berhenti Menjual Bahan Mentah, Mulai Jual Kecerdasan.
Selama puluhan tahun kita nyaman menjadi pengekspor komoditas. Nikel dijual dalam bentuk bijih. Sawit dijual dalam bentuk CPO (Crude Palm Oil). Batubara dijual mentah. Sepintas kelihatan nyaman dan cepat, tapi sebenarnya rapuh. Karena saat harga komoditas dunia turun, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kita juga ikut demam. Saat negara lain resesi, order ekspor kita langsung hilang.
Bercermin dari itu, maka saatnya kita serius dengan hilirisasi. Hilirisasi bukan sekadar membangun smelter, tapi membangun ekosistem. Nikel tidak boleh berhenti di katoda. Ia harus jadi baterai, jadi mobil listrik, jadi sistem penyimpanan energi. Sawit tidak berhenti di minyak goreng. Tetapi harus jadi oleokimia, kosmetik, dan biodiesel B50.
Dengan demikian, hilirisasi yang kita dibangun tidak lagi menjual kekayaan alam, tapi menjual nilai tambah dan lapangan kerja. Dengan langkah ini, maka hilirisasi yang dibangun juga menjadi cara kita melakukan diversifikasi pasar. Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam konteks ini adalah jangan hanya bergantung pada China dan Amerika. Buka pintu ke India, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah. Lewat perjanjian dagang seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan IEU-CEPA, produk hilir Indonesia harus punya tempat.
2) Konsumsi Dalam Negeri sebagai Benteng Terakhir Pertahanan Ekonomi
Ketika ekspor lesu dan investasi menahan diri, satu-satunya mesin yang masih bisa kita andalkan adalah 270 juta orang Indonesia. Konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi kita. Ini merupakan kekuatan sekaligus tanggung jawab kita sebagai warga bangsa.
Dalam hal ini, tugas pemerintah jelas, yaitu menjaga daya beli. Untuk menjaga daya beli itu maka beragam program yang diterbitkan pemerintah harus benar-benar diberikan hanya untuk rakyat dan kepada rakyat. Program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan harus tepat tepat sasaran. Keterbatasan finansial harus disikapi dengan dengan skala prioritas melalui metode bersyarat, hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan terdaftar. Sehingga bansos bukan dibagi rata tapi tidak kena sasaran tujuannya.
Selain itu, program padat karya, Kartu Prakerja, dan bantuan produktif harus dipercepat. Sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan yang secara rutin mendapat insentif dari negara tiap bulannya adalah penopang konsumsi di kuartal tertentu, maka pembayarannya harus tepat waktu.
Bagi pemerintah, menjaga daya beli bukan berarti memanjakan rakyat. Pemerintah juga harus menjaga inflasi. Untuk itu, harga beras, harga minyak, dan harga telur tidak boleh berkembang liar. Dengan demikian, tugas pemerintah menjaga stabilitas harga adalah bentuk perlindungan paling nyata bagi rakyat kecil.
3) UMKM: Jangan Cuma Disuruh Kuat, Tapi Berikan Kekuatan.
Saat ini 97% tenaga kerja Indonesia ada di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka adalah bantalan terbaik saat krisis. Saat perusahaan besar goyah dan memutuskan PHK para karyawannya, maka UMKM yang menampung keberlangsungan hidup karyawan tersebut. Tapi selama ini kita terlalu sering menuntut UMKM “bertahan” tanpa memberi mereka alat. Maka tugas pemerintah tidak hanya mendorong UMKM agar berdaya guna tetapi juga memberikan dukungan langsung berupa sarana, mesin, atau perlengkapan kerja untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk usahanya.
Berkaitan dengan itu, ada tiga hal yang dibutuhkan UMKM.
Pertama, pasar. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah mendorong penerapan digitalisasi UMKM sampai ke pasar tradisional. Bantu penjualan jasa dan produk UMKM masuk dalam pasar e-commerce, dan mendorong ekspor penjualan jasa dan produk UMKM ke pasar luar negeri melalui platform digital.
Kedua, modal. Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan harus tetap rendah dan penyalurannya dipermudah.
Ketiga, bahan baku lokal. Di saat impor mahal, bahan baku lokal menjadi momentum yang dapat memaksa industri menggunakan bahan baku lokal yang banyak tersedia di negeri ini. Industri bisa menggunakan singkong, jagung, kapas, dan kulit lokal. Dengan begitu, maka dapat menguntungkan petani sekaligus menekan biaya operasional.
Gerakan “Bangga Buatan Indonesia” tidak boleh berhenti hanya di tataran kampanye. Tetapi harus menjadi komitmen dalam kebijakan pemerintah dan preferensi konsumen.
4) Jaga Stabilitas Makro dan Lakukan Reformasi;
Agar kondisi perekonomian nasional stabil dan terkendali maka Bank Indonesia sebagai pengendali moneter di negeri ini memiliki tugas berat menjaga inflasi dan stabilitas Rupiah. Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara harus menjaga APBN agar tetap sehat. Pengelolaan APBN oleh Kemenkeu harus benar-benar prudent yaitu subsidi tepat sasaran, kebocoran ditutup, dan utang dikelola hati-hati. Cadangan devisa juga harus cukup sebagai peluru ketika penggunaannya benar-benar dibutuhkan.
Tak kalah penting, reformasi di sektor perekonomian harus berjalan kontinyu. Tak boleh berhenti. Reformasi birokrasi yang gaungnya sudah ditabuh sejak era reformasi demokrasi bergulir, harus lebih cepat lagi melakukan perubahan kinerjanya. Izin usaha harus lebih mudah. Proyek strategis nasional yang ditetapkan harus terus jalan karena itu membuka lapangan kerja dan menurunkan biaya logistik. Energi baru terbarukan juga harus dipercepat. Ini penting ketika harga minyak dunia bergejolak menjadi mahal membungbung tinggi, di saat itu menjadi momentum beralih ke energi surya dan panas bumi.
5) Pemberdayaan Konsumen ;
Sejatinya, negara dan bisnis saling ketergantungan. Karenanya, keduanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dalam kerangka itu, kita sebagai warga negara juga punya peran untuk memajukan negeri ini.
Hal pertama yang bisa dilakukan sebagai warga negara yang baik adalah melakukan tata kelola keuangan pribadi dengan bijak. Buat skema pengelolaan keuangan pribadi dengan program dana darurat yang alokasinya untuk 3-6 bulan. Kemudian, kurangi utang konsumtif. Alihkan dana atau sumber daya yang dimiliki ke investasi produktif. Investasi tersebut bisa berupa barang atau surat berharga seperti emas, reksadana dan lainnya. Tetapi yang paling penting dari itu sebenarnya adalah investasi potensi diri pada pemberdayaan skill.
Keduanya, upgrade diri. Kondisi ekonomi susah bisa diartikan bahwa kompetisi di antara kita ketat. Karena itu, tingkatkan kemampuan diri dengan berbagai macam cara. Mislanya mengikuti pelatihan digital marketing, kemampuan pengolahan data, mahir berbahasa asing. Karena sejatinya, skill adalah asuransi terbaik menghadapi PHK.
Ketiganya, keberpihakan kita kepada negara kita, negara Indonesia. Kita harus bangga memilih produk dalam negeri. Karena satu kaos lokal yang kita beli, bisa menyelamatkan satu penjahit. Satü kopi kemasan lokal yang kita minum, bisa menghidupi satu petani.
Krisis adalah Ujian Kenaikan Kelas
Sejarah membuktikan, bangsa Indonesia dikenal paling kreatif saat terdesak. Hal itu dibuktikan ketika bangsa Indonesia diterpa krisis moneter pada medio 1998 yang melahirkan reformasi dan demokrasi. Kemudian bangsa Indonesia juga pernah diuji oleh Pandemi Covid-19 pada kisaran tahun 2020 yang melahirkan ledakan UMKM digital dan fintech.
Dari dua peristiwa besar itu, sepatutnya menjadi pelecut bagi kita bahwa krisis global kali ini harus melahirkan Indonesia yang lebih mandiri. Mandiri di bidang pangan, mandiri di bidang energi, dan mandiri secara industri. Kita tidak bisa berharap dunia cepat membaik. Tapi kita bisa memastikan Indonesia membaik dari masyarakat dunia, tetapi kita bisa memastikan Indonesia bisa menjadi lebih baik yang datangnya dari dalam diri kita sendiri.
Harus diingat! Badai pasti berlalu. Tapi hanya kapal yang kuat dan awak yang kompak yang akan sampai ke seberang. Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton di percaturan ekonomi global. Saatnya kita menjadi pemain untuk memenangkan pertandingan. Dan pemain yang baik selalu mulai dengan menguatkan rumahnya sendiri.*
*)Auditor Pemeriksa Ahli Utama BPK-RI
