Nasional

Wacana Penyusunan Kabinet, DPR: Belum Perlu Kementerian Kesehatan Ibu dan Anak

Wacana Penyusunan Kabinet, DPR: Belum Perlu Kementerian Kesehatan Ibu dan Anak
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily bersama Komisioner KPAI, Kawiyan dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema "RUU KIA: Komitmen DPR Wujudkan SDM Unggul"/Foto: John Oktaveri

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM—Meskipun belum perlu portofolio khusus Kementerian terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam pemerintahan baru nanti, namun pemerintah harus memastikan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak bisa berjalan dengan baik. Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “RUU KIA: Komitmen DPR Wujudkan SDM Unggul” yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa (4/6/2024. Saat ini beredar wacana soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah portofolio kementerian menjadi 40 dari 34 kementerian sebelumnya.

Menurut Ace, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, membawa angin segar bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pengesahan itu, ujarnya, telah sesuai dengan program pemerintahan baru nantinya yang akan berkomitmen meningkatkan gizi ibu dan anak setidaknya hingga 1.000 hari pertama kelahiran. “Ini merupakan isu yang sangat penting sekali di mana negara harus hadir. Namun belum perlu ada portofolio (Kementerian Kesehatan Ibu dan Anak) karena cukup di tangani oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan kementerian yang ada saat ini,” ujar Ace menegaskan.

Dia menambahkan bahwa Kementerian Sosial juga menjadi bagian dari program tersebut. Dia turut mengapresiasi program pemerintah baru mendatang yang menjadikan peningkatan gizi anak sebagai salah satu prioritas utama. Menurutnya, saat ini angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih tinggi sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.

Terkait produk legislasi baru tersebut, Ace mengatakan bahwa selain undang-undang ini mempertegas tentang kehadiran negara dalam seribu hari kehidupan, secara tegas undang-undang ini terkait juga dengan undang-undang yang lain, salah satunya undang-undang tentang ketenagakerjaan.

Sementara itu, narasumber lainnya dalam diskusi tersebut, Komisioner KPAI, Kawiyan mengatakan mendukung disahkannya produk legislasi tersebut. Dia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap keamaman dan keselamatan anak.

Dia berharap dengan hadirnya UU KIA maka angka kematian ibu dan anak akan berkurang termasuk dari potensi ancaman keamaman seperti kejahatan pembunuhan. Sebelumnya DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi undang-undang saat rapat paripurna hari ini. Delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU tersebut, sementara Fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan. Pengambilan keputusan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).***

Penulis    :  John A Oktaveri

Editor      :  John A Oktaveri

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top