JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM—Gejolak harga pangan, hampir terjadi pada setiap pemerintahan, artinya tidak hanya pada periode pemerintahan saat ini. Berbicara masalah pangan, tidak hanya minyak goreng semata. “Karena itu, gejolak harga pangan akan terus berulang, karena memang kebijakannya tidak berubah,” kata Direktur Riset Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah dalam diskusi yang digelar Gelora TV secara daring dengan thema “Harga-Harga Meroket, Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara” bersama Ketua Umum Gelora, Anis Matta, Rabu (16/3/2022).
Lebih jauh Pieter menjelaskan dulu pernah ada kebijakan diversifikasi pangan, namun tidak jelas kelanjutannya. “Entah masuk angin atau bagaimana, hilang begitu saja. Jadi hingga saat ini, memang tidak ada kebijakkan substanstif yang benar-benar mengatasi masalah,” ungkapnya.
Berdasarkan data 2009, lanjut Dosen Perbanas ini, jadi bukan hanya pada rezim sekarang ini, karena memang datanya sudah menunjukkan bahwa yang namanya volatile food itu menjadi penyumbang inflasi terbesar. “Inilah yang menggerogoti daya beli dan menggangu kesejahteraan masyarakat. Karena harga pangan bergejolak,” terangnya.
Sementara Ketua umum Partai Gelora, Anis Matta mengatakan kelangkaan dan kenaikan harga sejumlah komoditas sudah mulai mengganggu secara sosial politik maupun di dunia internasional. Bahkan bukan tidak mungkin kondisi tersebut akan berubah menjadi gejolak sosial. “Apa pun alasan pemerintah. Gangguan politik sudah sangat terasa dan apabila dilihat mood masyaraat maka kondisi ini merupakan peringataan penting bahwa kita perlu antisipasi kemungkinan situasi ini dimamfaatkan secara politik,” tuturnya.
Sebagai presidensi G-20, lanjut Anis, Indonesia dipermalukan melihat pemandangan antre minyak goreng dan pemandanga itu sangat menyedihkan, katanya.
Sedangkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan bahwa fenomena kelangkaan minyak goreng saat ini akan terus berulang akibat rapuhnya ketahanan pangan nasional.
Menurut Tulus, hilangnya komoditas pokok seperti minyak goreng di pasar bukanlah hal baru karena sebelumnya juga sering terjadi untuk komoditas tempe dan kedelai. Rapuhnya ketahanan pangan karena pemerintah belum berhasil menjadikan ketahanan pangan yang sebenarnya. “Fenomena ini akan terulang karena rapuhnya ketahanan pangan. Negara bisa tak berdaya melawan pasar dan tak mampu melakukan intervensi,” ujar Tulus.
Rapuhnya ketahanan pangan, ujarnya, juga akibat sampai kini Indonesia tidak punya daulat pangan karena bergantung pada bahan impor kecuali untuk beras saja. “Kita tergantung pada impor bahan pangan sehingga kita didikte oleh mekanisme pasar,” ujarnya.
Dia mencontohkan ketergantungan impor seperti komoditas kedelai yang didatangkan dari Amerika Serikat meski bahan itu merupakan makanan harian rakyat Indonesia.
Sedangkan terkait minyak goreng, kita tidak bisa menentukan harga pasar meski jadi pemasok minyak sawit mentah (CPO), katanya. Anehnya, Malaysia malah mampu menentukan harga pasar meski produksi sawitnya tidak sebesar Indonesia. “Selain itu, pemerintah tak mampu mengantisipasi kebutuhan global dan berapa kebutuhan nasional,” ujarnya.
Padahal, pemerintah telah membuat kebijakan soal domestic market obligation (DMO) untuk minyak goreng. Dia bahkan mempertanyakan apakah DMO mengalir ke minyak goreng atau mengalir ke biodiesel, katanya. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
