Headline

BI: Aturan PLJP Tahap Finalisasi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Bank Indonesia (BI) menegaskan aturan mengenai Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) untuk perbankan dalam tahap finalisasi ketiga. Yang jelas aturan PLJP sebelumnya sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan BI No. 22/6/PBI/2020 pada 29 April 2020 tentang perubahan kedua atas PLJP kepada bank konvensional dan PLJPS kepada bank syariah. “Kami laporkan, kami tindak lanjuti kewenangan dalam UU No 2 tahun 2020,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Senin (28/9/2020).

Lebih jauh kata Perry, penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dimaksud menyoroti 3 aspek. Rinciannya mengenai pengaturan suku bunga dan penyederhanaan persyaratan agunan kredit. “Kewenangan BI sudah kami tindak lanjut berkaitan dengan PLJP dan kami lakukan dan tengah dalam pembahasan di KSSK, di mana kami dalam proses finalisasi revisi ketiga,” ujarnya.

Menurut Alumnus UGM, perbankan yang memerlukan pinjaman likuiditas ini (PLJP/PLJPS) harus menyiapkan verifikasi dan valuasi agunan kredit oleh KAP/KJPP. “Kami juga bentuk FKMM-nya (Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial) dengan OJK. Kami lihat mana bank yang solvable dan LPS perlu masuk lebih awal ke situ,” papar Perry.

Sebagai informasi, Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami.

Sedangkan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang di alami oleh Bank. “Jadi mungkin ada sejumlah bank perlu likuiditas dan SBN sudah tipis. Ada PLJP dengan agunan kredit, bisa diverifikasi dan divaluasi secara lebih cepat. Ini yang kita ubah (diskusikan),” pungkas Perry. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top