JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM--Banyaknya pegawai Kementerian Keuangan yang tidak patuh terhadap pelaporan kekayaan negara alias LHKPN menjadi sorotan tajam masyarakat. Pasca terbongkarnya kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Bahkan publik beramai-ramai melancarkan serangan berhari-hari tanpa henti kepada lembaga keuangan negara pimpinan Sri Mulyani Indrawati. “Publik marah melihat perilaku para pegawai pajak yang dengan pongahnya mengumbar harta kekayaan di ruang publik,” kata Direktur eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada suarainvestor.com di Jakarta, Kamis, (2/3/2023).
Pasalnya, kata dia, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut bisa berdampak serius terhadap kementerian keuangan selaku bendahara negara. “DPR jangan bungkam melihat riuhnya publik saat ini. Kemenkeu tengah alami distrust dari masyarakat. Ini persoalan cukup serius yang harus cepat ditangani. Jika tidak, dikhawatirkan bisa berdampak pada APBN (penerimaan pajak bisa berkurang),” ujarnya.
Uchok mengingatkan, para pemangku kebijakan untuk tidak menyederhanakan persoalan yang tengah jadi pergunjingan masyarakat saat ini. “DPR harus ambil langkah terukur dan konstitusional. Sebaiknya DPR bentuk pansus untuk selesaikan persoalan kepemilikan harta kekayaan milik para pegawai pajak yang tengah jadi sorotan masyarakat saat ini,” tegasnya.
Menurutnya, pansus diperlukan agar kegelisahan masyarakat tersalurkan dengan koridor yang konstitusional. “DPR harus segera evakuasi kegelisahan publik itu melalui koridor pansus,” tegasnya.
Lebih jauh Uchok mengingatkan jangan sampai institusi keuangan negara ini goncang karena terus dihujani kritik oleh masyarakat. “Kemenkeu dan DJP itu institusi penting dan strategis, kalau dua institusi ini kehilangan kepercayaan dari masyarakat, bagaimana negara ini ke depannya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama,” pungkasnya.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
