Industri & Perdagangan

Bahas RUU BUMN, Martin: Penugasan Negara Jangan Dianggap Jadi Kerugian

Bahas RUU BUMN, Martin: Penugasan Negara Jangan Dianggap Jadi Kerugian
dpr.go.id

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Peran dan fungsi BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu dijelaskan secara tegas dalam Revisi Undang-Undang BUMN. Karena banyaknya penugasan dari negara, maka membuat sejumlah BUMN tidak mampu mencapai target keuntungan, bahkan justru malah rugi. “Saya melihat dalam konteks UUD, tidak ada spirit negara untuk berbisnis. Nah, kalau Pasal 33 UUD 1945 itu memang mengatur secara spesifik soal public good, karena itu saya menegaskan sebenarnya dalam kontek UUD, tidak ada yang namanya BUMN itu mencari keuntungan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Mohammad Hekal memimpin Rapat Panja Penyusunan Naskah Akademis dan RUU tentang BUMN, terkait Masukan Pakar terhadap Naskah Akademik dan Draf RUU tentang BUMN bersama Dr. Tantri Abeng, M.B.A., Dr. Toto Pranto dan Fajar Harry Sampurno. “Makanya dalam setiap rapat-rapat Komisi VI DPR itu, kita menjadi gamang (bimbang), ketika memanggil BUMN ini lalu kemudian membahas neraca keuangannya,” ungkap Martin lagi.

Politisi Nasdem ini menjelaskan DPR tidak bisa menuntut sejumlah BUMN untuk profit. Karena itu neraca keuangannya tidak bisa dinilai sebagaimana ansich perusahaan biasa. “Jadi memang harus diakhiri, sebaiknya bentuk saja seperti Badan Pengelolaan Hajat Hidup Orang Banyak. Itu parameternya menurut saya,” ujarnya lagi.

Dari sisi pasar, lanjut Martin, Komisi VI DPR juga gamang bagaimana memaksimalkan peran BUMN dan swasta. Karena pada sisi yang lain, juga harus menumbuhkembangkan sikap entrepreneurship, namun negara punya banyak BUMN. “Jadi kita harus punya sikap ketegasan, ketika rapat dengan PLN, atau Pertamina. Dimana saat mengadapi BUMN mengalami kerugian, jangan dianggap sebagai kerugian negara. Padahal itu memang benar-benar rugi, akibat dari penugasan dari negara yang banyak sekali,” imbuhnya.

Sementara itu, Mantan BUMN, Tanri Abeng menegaskan bahwa keberadaan BUMN ini sangat penting, dalam konstelasi perlakuan ekonomi, dimana ada negara, swasta dan koperasi. Negara itu sebaga perwakilan BUMN. “Tapi BUMN yang tidak berjalan sesuai dengan aturan, bahwa BUMN harus memberikan kontribusi, itukan campur baur dan segala macam ada di situ,” paparnya.

Lebih jauh Tanri membeberkan saat menjabat menteri BUMN. Seharusnya PT Iglas dan macam-macam itu sudah tidak ada lagi, ternyata setelah 23 tahun masih ada. Makanya setelah saya tidak lagi menjabat menteri, sebaiknya dibentuk Holding, supaya terjadi konsolidasi. “Jadi intinya, BUMN itu penting bagi negara, karena negara memang membutuhkan, untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial,” terangnya.

Menurut Tanri, BUMN ini merupakan sebua koripirasi dan kunci keberhasilan BUMN ini adalah manjemen, yang terdiri dari jajaran direksi dan komisaris. Dimana yang menunjuk manajemen adalah seseorang yang memiliki jabatan poliitik, yakni Menteri BUMN.

Karena posisinya politis, lanjut Tanri, maka hal itu tidak bisa dihindari yang namanya intervensi politik. Sehingga sebentar-sebentar manajemennya diganti. “Jadi, bagaimana mungkin mau mengelola korporasi yang baik, kalau setiap setahun-dua tahun diganti. Itu impos. Nah, beda dengan Petronas yang CEO nya setiap 15 tahun baru diganti. Seharusnya kita itu setiap lima tahun, sehingga para direksi bisa mengeksekusi,” imbuhnya. ***

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top