Nasional

Menag Lukman Hakim Saifuddin Didesak Copot Kanwil Kemenag Provinsi NTB

JAKARTA – Polemik pejabat eselon dua (II) muncul setelah Menteri Agama RI H. Lukman Hakim Saifuddin melantik Nasaruddin sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama di Provinsi NTB, pada Selasa (30/5/2017) lalu. Karena yang bersangkutan diduga bermasalah ketika menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. “Ya, tidak etis pejabat yang diduga bermasalah justru diangkat menjadi pejabat Eselon II atau Kanwil Depag Provinsi NTB itu,” tegas Kurniawan dari LSM Kebijakan Pemerhati Daerah, kepada Wartawan di Jakarta , Jumat (9/6/2017).

Menurut Kurniawan, Nasaruddin sesuai dengan nomor surat Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan nomor :R-8855/SJB/B.IV/4/PAS.02.3/11/2016,Prihal : Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi atas dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan KKN, Perceraian/Pernikahan kedua Tampa Ijin pada Kanwil Kemenag Provinsi NTB. Dimana pada surat tersebut, pada poin ketiga, memerintahkan Nasaruddin dengan NIP 196512311986021003 agar menyetor ke kas negara sebesar Rp 478.768.000.00,-. Yang ditandatangani oleh sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Nur Syam.

Selain itu diduga juga ada permainan uang dari Nasaruddin ke salah satu oknum partai politik agar bisa dilantik menjadi pejabat eselon II tersebut. “Pak Menteri Agama harus meminta pertanggungjawaban Nasaruddin terkait isu yang beredar itu,” katanya.

Sebab, kalau dugaan itu benar terjadi, maka harapan Presiden Jokowi agar masyarakat kita lepas dari masalah SARA, pungli dan suap maka jauh dari harapan. Pasalnya, Kepala Kanwil Kemenag RI adalah harus orang yang mampu merangkul semua tokoh lintas agama di daerah yang dia pimpin.

Menurut Kurniawan, posisi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB tersebut dekat dengan sejumlah tokoh agama dan punya kebijakan-kebijakan strategis bahkan salah satu indikator untuk menentukan moral masyarakat di daerah NTB. “Kanwil Kemeterian Agama NTB seharusnya adalah orang-orang yang diduga tidak bermasalah. Bagaimana mau menjadi contoh kalau pemimpinnya saja diduga sudah punya masalah dari awal? Untuk itu kami berharap Menag RI Lukman Hakim mencopot Nasaruddin,” tutur Kurniawan.

Menurut Kurniawan melihat potensi kerawanan jangka panjang akan muncul bila benar ada isu permainan uang ke partai politik dalam setiap kenaikan pejabat eselon di jajaran Kementerian Agama RI itu. Untuk itu dia meminta KPK, jaksa dan polisi menyelidiki isu dugaan permainan uang itu di setiap pengangkatan pejabat di jajaran Kementerian Agama RI di seluruh Indonesia. Bahkan mendorong Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ali Taher agar dalam rapat kerja (Raker) dengan Kemenag RI membahas isu ini. “Seharusnya Menag RI Lukman Hakim Saifuddin sebelum melantik pejabat, melihat secara detil latarbelakang calon pejabat agar tidak salah memilih orang,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top