JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai jika terbukti benar ada korupsi di proyek e-KTP senilai Rp 2,3 triliun dan menyeret sejumlah anggota DPR merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara. Apalagi baru dirancang, sudah dirancang untuk korupsi ini benar-benar pengkhianatan terhadap sumpah jabatannya sebagai anggota DPR RI.
“Pengkhianatan terhadap janji, sumpah jabatan, khianat terhadap rakyat, khianat terhadap negara. Ini harus diusut tuntas. Apalagi, uang yang dikorupsi itu berasal dari pajak rakyat yang dikumpulkan dengan susah payah,” tegas Ketua Umum PAN itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/3/2017).
Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menyelesaikan kasus korupsi e-KTP dengan tuntas. Dengan jumlah kerugian mencapai Rp 2,3 triliun, pastinya korupsi e-KTP tak hanya melibatkan dua orang saja. “Yang paling depan dalam kasus ini kan KPK. KPK sebagai tumpuan dan harapan bagi kita semua, bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Dalam pembacaan dakwaan, banyak pihak yang disebut menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012. Karena itu dia meminta ini diselesaikan tuntas. “Saya kira ini ujian buat kita semua,” ungkapnya.
Hingga saat ini, baru ada dua terdakwa dalam kasus tersebut, yakni mantan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.
