Nasional

Angket E-KTP Belum Perlu?

JAKARTA – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan belum merasa perlu hak angket terkait dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Sehingga masalah kasus korupsi e-KTP tersebut menjadi urusan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kenapa harus angket? Ini kan urusannya KPK. Kok sampai ditarik-tarik ke angket? Biar saja itu menjadi urusan KPK. Kalau yang rampok, yang maling, KPK-lah urusannya,” tegas Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada wartawan di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (13/3/2017).

Ketua FPAN DPR Mulfachri Harahap menilai apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah itu sebagai niat baik dengan mengusulkan pengajuan hak angket tersebut. “Fahri berniat mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses persidangan kasus e-KTP agar berjalan adil dan tak disusupi kepentingan,” ujarnya.

Menurut Mulfachri, hak angket itu sesuatu yang harus dipikirkan matang-matang. “Jangan sampai dianggap jalan bagi DPR untuk mengintervensi atas proses hukum yang berlangsung,” tambahnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi. Karena dalam kasus ini ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Politisi PKS itu menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada tahun 2013 lalu. Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Luthfi yang divonis. Sedangkan nama-nama para politisi yang sudah beredar di ruang publik terlanjur rusak.

“Jadi, kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional,” jelas Fahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top