Nasional

Agus Hermanto Yakin Kadernya Tak Terlibat e-KTP

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2019-2014) dimana Mendagri dijabat oleh Gamawan Fauzi, sehingga wajar jika banyak politisi Partai Demokrat (PD) dikaitk-kaitkan. Namun PD mendukung upaya pengusutan kasus korupsi e-KTP tersebut sampai tuntas dan PD sudah mengklarifikasi kadernya yang disebut-sebut menerima aliran dana tersebut.

“Saya memahami bahwa yang disebut bukan hanya dari Fraksi PD, tapi hampir dari semua fraksi yang ada juga disebut dan ini kita juga harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/3/2017).

Ada sejumlah nama anggota fraksi PD yang disebut terlibat dalam kasus ini, semisal mantan Ketum PD Anas Urbaningrum, mantan Bendum PD M. Nazaruddin, yang kini mendekam di penjara karena kasus korupsi lain proyek Hambalang, Jafar Hafsah, Khotibul Umam Wiranu, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, Taufik Effendi, dan lain-lain.

Tapi, Wakil Ketua DPR RI itu sudah mengkonfirmasi masalah ini kepada dua orang kadernya yang terseret dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah dan Khatibul Umam Wiranu yang saat ini masih menjadi anggota DPR dari Fraksi Demokrat. “Sudah klarifikasi, kita tanya-tanya Pak Jafar Hafsah mengatakan bahwa ia tidak pernah sama sekali menerima, juga Pak Khatibul demikian mengaku tidak menerima,” kata Agus.

Sementara itu untuk anggota Fraksi Demokrat di periode 2009-2014 yang disebut menerima aliran dana adalah Taufik Effendi. Namun, Taufik sudah bukan lagi kader Demokrat, karena sudah di Hanura. “Kalau Pak Taufik Effendi kan sekarang sudah pindah Gerindra, sehingga akan sulit kalau saya memverifikasinya. Namun kita ketahui sama sekali partai Demokrat tidak menerima uang tersebut,” ujarnya.

Klarifikasi itu juga dilakukan oleh Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun Demokrat masih menunggu hasil dari proses hukum yang masih dilakukan untuk memberikan sikap resmi terhadap kader yang terlibat.

“Tentunya (SBY) sudah, dan saya juga termasuk dalam DPP PD. Saya yakini bahwa Partai Demokrat tidak sama sekali terkait dengan penyelewengan e-KTP ini. Kita ketahui bersama bahwa kita harus mendahulukan asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

Dengan demikian kata Agus, pihaknya memberikan dukungan memperkuat dan mengawasi KPK dari proses ini untuk bisa diselesaikan dengan berkeadilan, transparan, dan akuntabel. “Jadi, kita dukung KPK dalam penanganan kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. Saya yakin 100 % tak ada kader Demokrat yang terlibat,” tambahnya.

Sementara itu anggota Fraksi Demokrat DPR periode 2009-2014 yang disebut menerima aliran dana dalam kasus e-KTP antara lain adalah: Anas Urbaningrum USD 5,5 juta, Mirwan Amir USD 1,2 juta, Ignatius Mulyono USD 258 ribu (meninggal dunia), Taufik Effendi USD 103 ribu, Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu, M Jafar Hafsah USD 100 ribu, dan Marzuki Alie Rp 20 miliar.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top