Nasional

Willy: RUU Perampasan Aset Pidana untuk Tekan Kejahatan untuk Memperkaya Diri

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan harus dipahami bahwa peraturan hukum yang ada khususnya berkenaan dengan Hukum Acara Pidana memiliki keterbatasan dalam memberi arah bagi penegak hukum untuk dapat menyelidiki harta yang diperoleh dari hasil kejahatan.

“Banyak putusan atas tindak kejahatan yang dilakukan untuk memperkaya diri, pada akhirnya tidak dapat menyentuh motif kejahatannya itu sendiri. Terlebih lagi dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Hal itu justru tidak berkeadilan karena harta, uang, atau aset negara tetap tidak dapat kembali walaupun pelakunya sudah diputus bersalah. Karena itu RUU ini penting untuk diajukan kembali,” tegas politisi NasDem itu, Senin (22/2(.

Hal itu disampaikan terkait wacana RUU Perampasan Aset Pidana. Menurut Willy, sebenarnya sudah sejak jaman Pemerintahan SBY sudah ramai di publik. “Tahun 2012 Kemenkumham sudah merampungkan Naskah Akademik atas RUU ini. Namun entah mengapa RUU ini terus-menerus mengalami penundaan walaupun tahun 2016 yang lalu sempat hampir dibahas,” kata Willy.

Sebagai wakil ketua Badan Legislasi, Willy melihat RUU ini layak untuk dibahas dan menjadi prioritas. Dimana kelengkapan teknis untuk menjadi salah satu RUU Prioritas sudah terpenuhi. DPR kata dia, tentu akan sangat menerima baik Surat Presiden atas pengusulan RUU ini secara formal.

Ia menilai RUU Perampasan Aset Pidana ini akan menjadi alternative terobosan untuk menekan angka kejahatan yang berkenaan dengan tujuan memperkaya diri, kerabat, dan institusi. Apalagi RUU Ini dibutuhkan negara untuk dapat menarik kembali hasil-hasil kejahatan agar rasa keadilan publik terwujud.

“Jika RUU Perampasan Aset Pidana ini bisa secara formal diundangkan, hal ini bisa menjadi jawaban rasional bagi masyarakat atas kegeraman mereka terhadap kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perampasan harta hasil pidana ini jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati,” ungkap anggota Komisi XI DPR itu.

Menurut Willy, perlu menekankan bahwa RUU Perampasan Aset Pidana ini memerlukan perangkat pokok, 1) Definisi dan batasan aset apa yang bisa dikenakan RUU Ini, 2) Cara negara menegakkan aturan perampasan aset. Penting untuk segera melakukan pembahasan RUU ini secara formal karena pada dasarnya Indonesia sebenarnya sudah mengenal perampasan aset pidana sebagai pidana tambahan di berbagai UU terkait tindak pidana keuangan yang ada.

“Jadi, saya berkeyakinan, teman-teman di DPR dan Partai NasDem akan mendukung RUU ini segera dibahas. Agar perampasan aset pidana tetap dapat dilakukan terhadap harta hasil kejahatan tanpa kendala aturan formal yang masih sangat terbatas,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top