Nasional

Wacana Tunda Pemilu, Demokrat Pertanyakan Inkonsisten Ketum Parpol Pengusul

Wacana Tunda Pemilu, Demokrat Pertanyakan Inkonsisten Ketum Parpol Pengusul
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid/Foto; Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Hembusan penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan sejumlah elit politik terus menuai kritik keras. Bahkan Partai Demokrat mempertanyakan konsistensi fraksi-fraksi di DPR saat pembahasan di Komisi II DPR. “Tidak ada satu partai politik pun yang menolak tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemilu, namun ini kok tiba-tiba wacana ketua umum beberapa partai mewacanakan penundaan?” kata Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-21 di Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

Lebih jauh Anwar mengkritik elit politik yang memiliki sejumlah agenda tersembunyi terkait wacana penundaan gelaran Pemilu tersebut. “Pemerintah, DPR, dan KPU sudah sepakati bersama tanggal 14 Februari 2024 itu akan dilakukan Pemilu dan Pilpres, dan tetap UU Pilkada tidak dilakukan revisi sehingga akan dilaksanakan Pilkada 27 November 2024,” ujarnya.

Mantan Bupati Morowali dua periode ini menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. “Kalaupun konstitusi diubah dan membolehkan perpanjangan masa jabatan, saya tidak mau tiga periode,” tegasnya.

Dia mendorong anggota Dewan memiliki sikap tegas yang menolak wacana perpanjangan jabatan presiden itu. “Saya kira ini harus menjadi sikap bersama para anggota Dewan untuk menegaskan penolakan terhadap wacana perpanjangan kekuasaan dalam bentuk apa pun,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan, ada sekitar enam fraksi yang menolak penundaan Pemilu, yakni PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP, Partai Demokrat dan PKS.

Wacana penundaan Pemilu 2024 awalnya dicetuskan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Wacana penundaan pemilu ini bakal bermuara terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. ***

Penulis :    Arpaso
Editor   :    Budiono

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top