JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat terus mengkritisi wacana amandemen konstitusi yang semangatnya dalam kerangka melakukan perubahan pada hal-hal yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu semestinya, spirit inilah yang jadi komitmen semua kekuatan politik yang ada di parlemen.
“Pokok perubahan amandemen UUD oleh MPR secara esensial adalah perubahan terbatas, bukan pada hal-hal yang esensial. Begitu penjelasan sejumlah penggagas amandemen terbatas,” kata Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid kepada wartawan, Minggu (12/09/2021).
Anwar pun mengingatkan, jika perubahan tersebut tidak terkait pada hal-hal krusial seperti masa jabatan presiden, mengubah haluan negara apalagi Pancasila maka masih menjadi wajar.
“Jika perubahan lebih pada penataan kelembagaan DPD RI maupun terkait lembaga kehakiman yang tidak menyangkut hal-hal fundamental tentu usulan amandemen ini masih terbuka, apalagi terkait pada optimalisasi peran negara dan Pancasila di tengah masyarakat,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat.
Lebih lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng ini kembali mengingatkan, jika wacana tersebut di ekstrapolasi atas nama kepentingan bangsa dan negara yang sebenarnya terselubung hasrat kepentingan kekuasaan pragmatis, maka hal itu bertentangan dengan kepentingan publik.
“Jelas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden bertolak belakang dengan spirit reformasi. Wacana itu hanya mengembalikan bangsa dan negara ini ke ruang gelap yang pernah kita alami sebelumnya (orde baru) penuh luka, trauma dan ketakutan. Era sudah berubah dan mestinya kita belajar dari pengalaman sejarah,” tegasnya. ***
