Nasional

Unpad Tolak Revisi UU MK

Unpad Tolak Revisi UU MK

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM –  Departemen Hukum  Tata Negara Unuversitas Padjajaran Bandung (Unpad) menolak rencana revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), yang mulai dilakukan oleh MK pada Senin (11/5/2020).

MK melakukan diskusi renacana revisi tersebut pada siang ini secara virtual menghadirkan I Dewa Gede Palaguna (hakim MK), Iwan Satriawan (UMY) dan Lailani Sungkar (Unpad). Setidaknya dalam pandangan Unpad ada 5 alasan Revisi UU MK ini layak ditolak:

1. RUU ini lahir dari pengusul tunggal perorangan (Ketua Baleg) yang tidak dapat dipertanggunjawabkan
mekanisme dan tingkat pelibatan publiknya. Naskah Akademik yang dijadikan dasar usulan tidak sesuai dengan format yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Naskah Akademik juga tidak berbasis teori, miskin kajian akademik, tanpa data yang valid, bahkan tidak ada referensi buku atau jurnal ilmiah yang otorotatif. Ini menunjukkan bahwa Naskah Akademik tidak memenuhi kaidah akademik serta disusun secara ‘asal’, sekedar memenuhi syarat formal pengusulan RUU.

2. Substansi perubahan mengenai usia pengangkatan dan pensiun serta masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dengan argumentasi menyamakan dengan MA (asas equality) dan memperkuat independensi MK, adalah klaim yang mengandung kelemahan akademik karena tidak disokong dengan argumen ilmiah atau penelitian empiris.

Hal ini justru menegasikan peran dan prestasi Hakim Konstitusi yang sebelumnya (atau yang saat ini) belum berusia 60 tahun. Konsepsi soal syarat usia pengangkatan dan pensiun ini seharusnya di dukung penelitian misalnya tentang kinerja hakim atau korelasinya dengan pengeluaran negara untuk biaya kesehatan, dan lain-lain

3. Ketentuan Pasal 87 yang menyatakan Hakim Konstitusi yang usianya 60 tahun secara otomatis meneruskan masa jabatan sampai usia 70 tahun, adalah ketentuan yang bersifat diskriminatif,mengingat masih ada Hakim Konstitusi yang habis masa jabatannya (sesuai UU lama) belum berusia 60 tahun. Hal yang harus dihindari sebab dalam konteks hak untuk menduduki jabatan publik, yang asasi adalah ‘akses’ untuk menduduki jabatan tersebut.

4. Momentum pembahasan pada saat darurat Covid-19, dengan protokol social and physical distancing membuat ruang keterbukaan dan partisipasi publik menjadi sulit dilakukan secara baik. Adalah prinsip dan etika dalam negara demokrasi, bahwa pembentukan undang-undang harus melibatkan publik. Pemaksaan untuk melakukan pembahasan di situasi ini menunjukkan demoralitas politik!

5. Otak-atik masalah batas usia dan masa jabatan hakim di banyak negara justru menjadi alat untuk menggembosi lembaga peradilan yang independen. Misalnya di Eropa, European Court of Justice (CJEU) telah membatalkan ketentuan semacam ini dalam perkara di Hungaria dan Polandia, karena hakim harus terisolasi dari kontrol politik demi prinsip independensi peradilan.

Karena itu, Departemen Hukum Tata Negara Fakuktas Hukum Unpad menuntut DPR dan Presiden untuk tidak
membahas Revisi UU MK ini. Penting bagi kekuasaan pembentuk hukum (undang-undang) untuk tetap pada koridor yang bermoral dan aspiratif, serta mencegah terjadinya ‘politisasi kekuasaan kehakiman’!

Demikian keterangan tertulis yang disampaikan Lailani Sungkar, dan Mei Susanto dari Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Senin (11/5/2020).

RUU MK tahun 2020 dinilai banyak mengandung permasalahan baik prosedur maupun substansinya. Dalam kerangka konstitusioanlisme demokrasi, MK berperan penting dan aturan yang diterapkan seharusnya merupakan aturan yang dapat mengedepankan peran tersebut. Banyak persoalan dalam UU MK saat ini.

Namun, RUU MK 2020 hadir tidak membawa solusi/jawaban terhadap probelematika yang ada. RUU ini masuk melalui pintu Kumulatif Terbuka untuk menindaklanjuti putusan MK, namun kenyataannya masuk substansi lain dengan alasan ‘aspirasi dan kebutuhan hukum serta kehidupan ketatanegaraan’.

Aspirasi yang kemudian dituangkan dalam penormaan pasal adalah mengenai syarat usia minimal calon Hakim
Konstitusi adalah 60 tahun, usia pensiun Hakim 70 tahun serta masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK menjadi 5 tahun. ***

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top