Industri & Perdagangan

Swasta Kuasai Minyak Goreng, Herman Khaeron Ragu Negara Bisa Menang Lawan Kartel

Swasta Kuasai Minyak Goreng, Herman Khaeron Ragu Negara Bisa Menang Lawan Kartel
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron Dalam Raker Secara Virtual Dengan Mendag, Muhammad Lutfi/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menilai kebijakan yang dilakukan  Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam penanganan minyak goreng tidak menghasilkan solusi yang tepat.

Dia pun menilai kebijakan yang diambil oleh Mendag Muhammad Lutfi banyak berubah hanya temporer seperti pemadam kebakaran (Damkar).

“Pak Lutfi ketika harga minyak goreng naik, lalu kemudian semua kebijakan dikerahkan untuk menyelesaikan masalah migor, begitupun ketika harga kedelai naik, caranya juga sama. Ini seolah cuma seperti operasi pasar dan subsidi harga,” kata Herman dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Mendag M Lutfi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/3/2022).

“Solusi Kemendag ya cuma sebatas solusi damkar. Jadi bukan solusi permanen yang dihasilkan secara matang berdasarkan demand dan supply. Jadi berdasar asumsi saja, lebih mendekati realitas yang saatnya dilakukan,” ujarnya.

Politikus Demokrat ini mengungkapkan permasalahan minyak goreng ini terlihat dari penguasaan negara yang cuma 5 persen. Bahkan selebihnya dikuasai swasta yang menerapkan pasar persaingan sempurna.
“Nah kalau seperti itu mana bisa negara menang dari kartel,” ungkapnya.

Karenanya, Herman menegaskan Kemendag harus melakukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi masalah pangan seperti minyak goreng.

Dia pun menyarankan agar Kemendag berani melakukan stok terhadap komoditi minyak goreng.

Bagi Herman, jika hal ini dilakukan, maka dalam durasi tertentu bisa menjamin harga ketentraman dipasar dan menghindari kepanikan masyarakat.

“Soalnya jika pasar internasional harga komoditas pangan naik, maka otomatis dalam negeri ya pasti naik. Tapi jika miliki instrumen untuk bisa mencegah kenaikan harga dengan stok yang cukup, maka saya kira inilah kebijakan sesungguhnya kebijakan negara melindungi rakyatnya,” pungkasnya. ***

Penulis :  Iwan Damiri
Editor   :  Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top