Nasional

Sosialiasi 4 Pilar Berbeda dengan Penataran P4

JAKARTA – Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan Sosialisasi Empat Pilar MPR berbeda dengan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada masa Orde Baru. Karena sosialisasi empat pilar MPR adalah untuk me-refresh atau menyegarkan kembali pada ideologi Pancasila.

“Mengapa? Karena secara tidak sadar kita diganggu dari luar maupun dalam terhadap berbagai ideologi global maupun radikal. Sehingga pemahaman kita terhadap ideologi tergerus melalui proxy war atau perang asimetris. Bukan perang konvensional, tapi dengan cara merusak ideologi bangsa,” tegas politisi Golkar itu saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR dalam kuliah umum atau studium generale kepada mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Kamis (23/3/2017).

Sosialisasi ini menghadirkan pembicara Hadi Mulyadi dari Fraksi PKS dan Ihwan Datuk Adam dari Fraksi Partai Demokrat. “Melalui proxy war, lanjut Mahyudin, secara tidak sadar nilai luhur gotong royong tergantikan dengan paham individualistik. Maka, terjadi tawuran antar-pelajar, tawuran antar kampung. “Kita kurang menghormati kebhinnekaan,” ujarnya.

Proxy war kata Mahyudin, juga menjadi perang ideologi dan ekonomi. Proxy war memasukkan ideologi radikalisme. Banyak orang yang diiming-iming masuk ISIS. Dalam perang ekonomi, Indonesia juga belum merdeka dan berdaulat. “Buktinya Indonesia seharusnya sudah bisa menguasai Freeport. Tapi sampai sekarang belum. Padahal Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola Freeport. Seperti ucapan Bung Karno, kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri,” tambahnya.

Pada bagian lain Mahyudin menyoroti soal demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia semakin terbuka dengan pemilihan langsung, one man one vote. “Demokrasi Indonesia terbuka melebihi negara demokrasi seperti Amerika Serikat. Namun, demokrasi belum berjalan dengan semestinya. Seperti dalam pemilu secara langsung, kelas menengah terpelajar memilih pemimpin berdasarkan visi misi, kualitas, kapabilitas, integritas. Bukan money politics dan SARA. “Tapi, masyarakat bawah masih terpengaruh dengan “berjuang”, memilih pemimpin berdasarkan beras, baju, dan uang. NPWP, nomor piro wani piro. Itulah demokrasi kita,” ungkapnya.

Demokrasi terbuka bisa berjalan baik dan efektif di negara maju yang masyarakatnya sudah makmur. “Tapi bukan berarti demokrasi kita harus kembali ke belakang, karena kita harus terus berusaha mencerdaskan rakyat,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top