JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–-Indonesia harus memiliki rasio entrepreneur, pengusaha, maupun wirausaha minimal sebesar 4% dari populasi penduduk. Jumlah pelaku usaha sebesar 4% itu menjadi salah satu prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045. Oleh karena itu, untuk mendongkrak jumlah pelaku usaha di berbagai sektor perlu mendapat dukungan, termasuk usaha pertambangan rakyat harus dibina Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Saya menilai usaha pertambangan rakyat memiliki potensi besar, bahkan bisa berkontribusi untuk pemasukan negara,” kata Ketua Kebangkitan Pengusaha Putra Indonesia (KPPI), Riyanta kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Lebih jauh kata Riyanta, bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) pertambangan rakyat ini memang masih jauh dari standar, namun hal itu bisa ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan dari pemerintah. “Kita perlu membangkitkan usaha pertambangan tradisional yang dikelola rakyat ini bisa memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat sekitarnya,” ungkap Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Tengah.
Menurut Ketua Kadin Kebupaten Pati 3 periode ini, bahwa negara wajib menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan UMKM, sehingga menjadikan pengusaha bumiputra lebih kuat. “Saya sendiri merasakan pernah menjadi buruh, kemudian membangun usaha kecil-kecilan, bidang perkayuan. Tantangannya cukup, karena itu UMKM harus diperjuangkan,” papar pensiunan polisi berpangkat Kopral.
Dikatakan Anggota Komisi II DPR itu, bahwa saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%. Tentu berbeda dengan Singapura yang jumlah penduduknya 5 jutaan, pengusahanya sudah mencapai 8,6% dari total penduduknya. Sedangkan Malaysia maupun Thailand sudah di atas 4%, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10%-12%. “Makanya, kita minta izin usaha pertambangan rakyat ini dipermudah, sehingga pelaku usaha kecil ini bisa tumbuh,” terang Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Jawa Tengah.
Pria kelahiran Godean, Yogyakarta itu menceritakan pengalamannya dari mulai aktivis LSM, pengacara hingga menjadi pengusaha UMKM. “Jadi perjuangan politik ekonomi untuk membesarkan pengusaha pribumi harus didukung, tentu ini seiring dengan kebijakan Presiden Jokowi membangun hilirisasi tambang,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora dan Grobogan).***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
