JAKARTA, SUARAINNVESTOR.COM-Kalangan DPR mengkritik sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang hanya berorientasi sekedar mengejar status Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semestinya, prestasi yang dicapai jajaran Pemda tersebut perlu ditingkatkan dengan ukuran kinerja, yakni berbanding lurus dengan kesejahjateraan masyarakat. “Trend kepala daerah hanya berburu mendapatkan penghargaan WTP, jadi dalam pandangan saya, ini masih normatif,” kata Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid dalam raker dengan Mendagri, Tito Karnavian kemarin, Selasa (5/4/2022).
Mantan Bupati Morowali dua periode ini menilai capaian terkait WTP hanyalah bersifat adminitratif semata, karena semua kepala daerah berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat WTP. “Tapi pernakah kita melihat bahwa perolehan predikat WTP itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat?,” ujarnya seraya mempertanyakan.
Padahal, kata Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng, DPR menginginkan bahwa perolehan WTP itu harus sejalan dengan kinerja. “Jadi penilaian WTP harusnya bisa menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut dengan signifikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus lebih baik,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Anwar, pihaknya minta ada format untuk mendorong kinerja Pemda ke depan. Sehingga predikat WTP ada hasilnya dan dirasakan masyarakat.
Disisi lain, Anwar mempermasalahkan pembinaan kepala desa. Karena itu harus ada garis komando yang jelas, sehingga para kades taat aturan. “Jadi perlu ada aturan yang tegas, seperti manuver kades-kades yang menggelar aksi deklarasi, itu jels mempertontonkan sikap tak terpuju kepada kepada masyatrakat,” pungkasnya. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
