JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung penuh program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai program tersebut sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut juga merupakan langkah mulia yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas. “Kami di Komisi X DPR sangat mendukung. Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pengembangan karakter. Dengan begitu, lulusan sekolah rakyat tidak mewarisi kemiskinan orang tua mereka,” kata Lalu dalam sebuah diskusi soal Sekolah Rakyat di Gedung DPR, Kamis (11/9/2025).
Legislator dari Fraksi PKB itu menegaskan bahwa keberlanjutan program itu menjadi agar siswa Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, lulusannya bisa dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja sesuai kebutuhan. “Yang terpenting adalah kontinuitasnya. Mutunya harus dijaga dan lulusannya harus menjawab cita-cita Presiden Prabowo agar anak-anak kita tidak mewarisi kemiskinan dari orang tua mereka,” katanya.
Dia juga menyoroti pentingnya rekrutmen guru yang profesional serta selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan. Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berharap tidak ada kesenjangan kualitas antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru di sekolah reguler.
Sedangkan Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesjahteraan Sosial (DNIKS), Agus Eko Cahyono mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat (SR) selaras dengan program dan kerangka kerja Asta Bhakti DNIKS terkait dengan pengentasan kemiskinan. “Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan tetapi juga terintegrasi dengan layanan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan kesehatan untuk siswa beserta keluarganya,” katanya yang hadir dalam dialektikan demokrasi berthema “Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia” di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Lebih jauh kata Eko, Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah lima persen. “Sekolah Rakyat adalah bentuk keadilan sosial bagi keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan,” terangnya.
Disisi lain, Eko sepakat dengan rekomendasi KPK untuk mengevaluasi dan perbaikan tata kelola anggaran pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada sekolah kedinasan. Temuan KPK menunjukkan bahwa sebagian besar dana pendidikan dari APBN lebih banyak mengalir ke sekolah kedinasan ketimbang ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang menyebabkan kenaikan UKT di PTN dan potensi inefisiensi anggaran.***
Penulis : John Andhi Oktaveri
Editor : John Andhi Oktaveri
