JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Anggota Komisi IX DPR RI F-PDIP Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) mengatakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakukan PSBB, pada Senin (14/9/2020) mendatang seharusnya merupakan kebijakan komprehensif. Yaitu, terkoordinasi dengan daerah-daerah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Bekasi, dan kawasan Tangerang.
Dengan demikian, kebijakan DKI Jakarta seharusnya terkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Jawa Barat. “Pada konteks ini, karena DKI Jakarta secara geografis sangat unik, terkait dengan kantor pemerintahan dan sentra ekonomi, maka koordinasi agar kebijakan terkoneksi dengan kawasan sekitarnya sangat penting,” demikian Gus Nabil, Jumat (11/9/2020) .
Hal itu disampaikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberlakukan PSBB di tengah situasi pandemi sekarang ini. “Pemerintah juga harus memastikan upaya injak gas dan rem, dalam penanganan pandemi ini seharusnya dikoordinasi oleh satu komando. Sehingga, kebijakan daerah dan pusat bisa saling menguatkan,” ujarnya.
Intinya menurut Ketua Umum Pagar Nusa NU itu, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi harus menjadi dirigen dalam setiap inisiasi yang diupayakan masing-masing unit. “Baik dari birokrasi maupun warga, agar inisiasi yang ada itu menjadi orkestrasi kebijakan dan program penanganan pandemi yang komprehensif,” pungkasnya.
Sementara itu Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menolak PSBB Total Jakarta tersebut. Karena itu, Tangsel tidak akan mengikuti PSBB total yang diterapkan DKI Jakarta, itu.
“Tangsel sudah PSBB. Kita ikuti Gubernur Banten. Jadi, keputusannya berdasarkan Gubernur Banten dan tentu pasti Gubernur Banten akan melihat berdasarkan data yang kita punya,” kata Airin setelah mengikuti zoom meeting bersama kepala daerah se-Jabodetabek, Kamis (10/9/2020).
Selain Airin, rapat daring yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta itu diikuti oleh sejumlah kepala daerah se Jabodetabek. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan para kepala daerah kabupaten kota di Jabodetabek.
