*)Dr.Ahmad Effendy Choirie
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Sejak lahir tahun 1926, NU telah memainkan peran penting dalam menjaga keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial, budaya, pendidikan, dan kebangsaan yang ikut membentuk fondasi Republik Indonesia.
Namun di tengah perjalanan sejarahnya, NU menghadapi berbagai tantangan besar. Begitu pula Indonesia sebagai sebuah bangsa. Persoalan NU dan persoalan Indonesia pada hakikatnya saling berkaitan. Jika NU lemah, maka bangsa juga ikut kehilangan salah satu penyangga moral dan sosialnya. Sebaliknya, bila Indonesia mengalami krisis, NU pun akan terkena dampaknya.
Problem NU
NU hari ini menghadapi tantangan internal maupun eksternal.
Pertama, tantangan struktural dan kaderisasi. Banyak warga NU di akar rumput masih hidup dalam keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan akses teknologi. Sementara sebagian elite justru sibuk dalam perebutan posisi politik dan kekuasaan. Akibatnya, terjadi jarak antara elite dan jamaah.
Kedua, tantangan ideologis dan budaya. Arus globalisasi, liberalisasi budaya, radikalisme agama, serta pragmatisme politik telah memengaruhi sebagian generasi muda NU. Tradisi intelektual pesantren mulai terdesak oleh budaya instan media sosial.
Ketiga, tantangan ekonomi umat. Warga NU mayoritas berada di sektor informal, pertanian kecil, nelayan, buruh, dan UMKM. Mereka menjadi kelompok yang paling rentan terhadap krisis ekonomi nasional maupun global.
Keempat, tantangan kemandirian organisasi. Banyak lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan mengalami ketergantungan terhadap bantuan politik dan kekuasaan. Padahal organisasi besar harus memiliki basis ekonomi dan kemandirian gerakan.
Problem Indonesia
Indonesia juga menghadapi persoalan yang sangat serius.
Pertama, ketimpangan sosial-ekonomi. Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan masih terjadi di banyak daerah. Fenomena “negara kaya tetapi rakyat miskin” menjadi ironi kebangsaan.
Kedua, krisis moral elite. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, dan pragmatisme telah merusak kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Ketiga, lemahnya arah pembangunan nasional. Pembangunan sering terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi kurang memperhatikan keadilan sosial, lingkungan hidup, dan kesejahteraan rakyat kecil. Padahal kesejahteraan sosial merupakan amanat konstitusi.
Keempat, ancaman disintegrasi sosial. Polarisasi politik, ujaran kebencian, konflik identitas, dan perang informasi di media sosial berpotensi memecah belah bangsa. Kelima, ketergantungan ekonomi global. Indonesia masih sangat tergantung pada utang, impor teknologi, dan kekuatan ekonomi asing. Jika tidak hati-hati, bangsa ini hanya menjadi pasar besar tanpa kemandirian.
Apa Solusinya?
Solusi bagi NU dan Indonesia harus dimulai dari pembangunan manusia, moralitas, dan kesejahteraan sosial.
1.Mengembalikan NU pada Khittah Perjuangan Sosial-Keagamaan
NU harus kembali memperkuat fungsi utamanya sebagai gerakan keagamaan, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Politik penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan umat dan jamaah. Pesantren harus menjadi pusat peradaban: pusat ilmu, ekonomi umat, teknologi sosial, dan pembentukan karakter bangsa.
2.Membangun Kemandirian Ekonomi Umat
Warga NU harus didorong menjadi kekuatan ekonomi nasional melalui koperasi, UMKM, industri kreatif, pertanian modern, ekonomi syariah, dan digitalisasi usaha rakyat. Gerakan filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif harus dikelola secara profesional untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.
3.Memperkuat Pendidikan dan Literasi Digital
Generasi muda NU dan Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital tanpa kehilangan akhlak dan identitas kebangsaan. Tradisi intelektual pesantren harus dipadukan dengan modernitas agar lahir generasi ulama- intelektual dan intelektual-ulama.
4. Menegakkan Moralitas Politik dan Kepemimpinan
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang jujur, adil, sederhana, dan berpihak pada rakyat kecil. Politik tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi jalan pengabdian. Korupsi harus dilawan secara sistemik melalui pendidikan moral, penegakan hukum yang tegas, dan reformasi birokrasi.
5. Menjadikan Kesejahteraan Sosial sebagai Prioritas.
Nasional Negara harus hadir untuk fakir miskin, kaum difabel, lansia, anak terlantar, petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya. Pembangunan nasional tidak boleh hanya menguntungkan segelintir elite ekonomi. Konsep kesejahteraan sosial berbasis gotong royong, kolaborasi masyarakat, CSR, dan pemberdayaan rakyat harus diperkuat sebagaimana terus diperjuangkan oleh Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial.
Penutup
NU dan Indonesia sesungguhnya memiliki kekuatan besar: jumlah penduduk yang besar, kekayaan alam melimpah, budaya gotong royong, serta tradisi keagamaan yang kuat. Namun kekuatan itu hanya akan menjadi potensi jika tidak dikelola dengan visi, moralitas, dan kepemimpinan yang benar.
NU harus menjadi pelopor persatuan, keadilan sosial, dan kemajuan peradaban. Indonesia pun harus kembali kepada cita-cita pendiri bangsa: mewujudkan masyarakat adil, makmur, bermartabat, dan sejahtera untuk semua. Karena itu, problem NU dan problem Indonesia sesungguhnya bukan kekurangan sumber daya, melainkan krisis keteladanan, keberanian moral, dan arah perjuangan.
Dan solusi utamanya adalah kembali kepada nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, serta semangat gotong royong demi kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia.***
*)Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial, Anggota DPR/MPR RI FPKB 1999–2013
