JAKARTA-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan demokrasi yang berjalan saat ini dalam keadaan rawan. Hal itu terjadi karena sistem demokrasi yang dibangun belum berhasil memunculkan pemimpin-pemimpin yang berakhlak baik dan berintegritas.
“Sistem sekarang terlalu banyak main uang,” kata Prabowo Subianto pada acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta, Sabtu (21/10). Selain Prabowo, diskusi juga menghadirkan Ketua MPR RI yang juga Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Pada akhirnya, sistem demokrasi yang dibangun telah membahayakan demokrasi itu sendiri. “Sistem demokrasi sekarang ini, tidak atau belum berhasil membuat sistem yang bisa memunculkan pemimpin-pemimpin muda yang pintar, handal juga berakhlak baik, berkepribadian baik dan berintegritas,” kata Prabowo.
Mantan Calon Presiden pada Pemilu Presiden 2014 ini mengatakan kondisi tersebut tercipta karena para elit partai politik sendiri. “Pandangan saya sebagai pelaku. Mungkin ini karena kesalahan elit sendiri. Kesalahan elit Indonesia. Sistem politik yang kita lahirkan sekarang adalah sistem yang membahayakan asas demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
Sebagai ketua umum partai, Prabowo mengaku mengalami sendiri, ketika banyak orang yang datang kepadanya untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Namun, dalam proses kualifikasinya, inti dari proses pemilihannya bukan pada kualifikasi calon kepala daerah itu sendiri, tetapi ukurannya adalah uang.
“Pak, saya mau jadi bupati. Pak saya mau jadi wakil gubernur, saya mau jadi gubernur. Pertanyaan saya sangat sedih, karena harus tanya Anda punya uang berapa? Bukan Anda lulus kuliah nomor berapa? Anda pernah kerja di mana, Anda pernah nulis buku berapa, Anda pernah bekerja di pulau mana? Tetapi yang harus ditanya Anda punya uang berapa,” katanya.
Prabowo menegaskan sistem demokrasi yang dibangun itulah yang membuat proses perekrutan calon pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif menjadi demikian. “Saya sangat sedih karena kalau tidak ada uang, sangat sulit. Mungkin ini ngga enak dibicarakan tetapi memang demikian,” ungkapnya.
Di tempat sama, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengakui selama 19 tahun era reformasi yang telah banyak mengubah warna perjalanan demokrasi di Indonesia, ada kelebihan tetapi tidak sedikit kekurangannya.
Dia mencontoh, pilkada yang dilakukan di era reformasi telah memberi kesempatan kepada semua anak bangsa bisa menjadi kepala daerah. “Tapi ada dampak kekurangannya. Bisa bayangkan dalam dua minggu lima kepala dareah ditangkap. Belum hakimnya, belum jaksanya, belum anggota DPR nya. Menyedihkan sekali,” kata Zulkifli Hasan.(nto)
