Market

Perlu Sinergi BPK Dengan Lembaga Pengawas Lain

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang mendapat dukungan anggaran dan dukungan undang-undang. Karena itu hubungan dengan lembaga negara lainnya yang menyelenggarakan fungsi pengawasan adalah korelatif. “Sistem dan struktur antar lembaga sesuai tingkatan hendaknya bersinergi. Sehingga akan muncul sinergitas pengawasan dan pemeriksaan (internal dan eksternal) serta akan ada check and balances antara lembaga pengawas dengan lembaga pemeriksa,” kata calon anggota BPK Burhanuddin Saputu dalam fit and proper test di Komite IV DPD RI, Jakarta, Selasa (18/9/2019).

Dengan begitu, kata Burhan, selain akan mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal, juga sisi lain dapat menumbuhkan prinsip-prinsip good governance sekaligus mempersempit ruang penyimpangan.”Bahwa maksimalisasi fungsi pemeriksaan dan pengawasan dimaksud sebaiknya dilakukan tidak hanya dalam bentuk sinergitas tetapi juga integral/terpadu,” tambahnya.

Dengan demikian, lanjut Burhan lagi, bila penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan memiliki satu payung hukum untuk dilaksanakan secara integral maka tidak hanya efesien, tetapi juga dapat mempercepat Indonesia melangkah maju.

Menurut mantan aktivis PMII, keuangan negara merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatakan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam upaya menuju tujuan dimaksud, negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa atas penggunaan keuangan negara. Untuk itu diadakanlah Badan Pemeriksa Keuangan disingkat BPK yang kehadirannya diminta oleh konstitusi sebagaimana bunyi pasal 23E ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Dalam pasal 23E ayat 1 di atas juga tersirat makna dimana BPK merupakan lembaga negara yang memeriksa laporan penggunaan keuangan negara yang tidak boleh tertekan oleh kepentingan apapun maupun oleh kekuasaan apapun. “Ini sejalan dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana BPK merupakan suatu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” imbuhnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top