Nasional

Peran MPR Semakin Dipertanyakan

Peran MPR Semakin Dipertanyakan
Diskusi bertajuk "Haluan Negara Tanpa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM—Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semakin mengecil dinilai tidak bisa mewakili fungsi negarawan yang tidak lagi terlibat politik praktis. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan terkait besarnya anggaran yang digunakan termasuk biaya protokoler yang menyertainya.

“MPR itu telah membunuh sendiri kewenangannya sejak terjadi amendemen,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Fitra Arsil dalam diskusi bertajuk “Haluan Negara Tanpa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini, Kamis (2/6/2022).

Turut jadi narasumber pada diskusi itu Anggota DPD Fahira Idris, Akbar Faizal dari Nagara Institute, serta Anggota DPD Tamsil Linrung dan Jamal Azis.

Apalagi saat ini lembaga MPR yang semakin terkikis kewenangannya, sehingga dinilai tidak efektif lagi dalam sistem ketatanegaraan mengingat tugas pokoknya hanya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.

Hanya saja Fitra tidak secara tegas mengatakan apakah MPR perlu dibubarkan atau tidak mengingat tugasnya yang bersifat sementara. Apalagi fungsi melantik presiden, sebagaimana di negara lain, bisa dilakukan lembaga seperti Mahkamah Agung.

Karena itu dia berharap akan ada penataan kembali sistem kelembagaan parlemen dengan memberi ruang bagi para negarawan sebagaimana di Inggris yang dikenal dengan Majelis Tinggi atau House of Lords.

Dengan demikian, ada anggota MPR yang tidak lagi memikirkan politik praktis seperti di Indonesia, tapi lebih berpikir soal kebangsaan dan gagasan besar.

Sementara itu, Akbar Faizal mengatakan hal yang perlu dilakukan adalah memperkuat kewenangan DPD sebagai penyeimbang dari kekuatan perwakilan politik di DPR.

Menurutnya, kalau kewenangan DPD tidak bisa diperkuat maka pilihannya adalah dibubarkan mengingat selama ini lembaga itu tidak memiliki kewenangan konstitusional legislasi yang utuh.

“Pilihannya ada dua, kalau DPD tidak diperkuat, dibubarkann saja,” ujarnya. ***

Penulis     :  M Arpas

Editor       :  Kamsari

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top